Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertanyakan Penyaluran Bansos Pangan, DPR: Di Beberapa Daerah Dijadikan Kepentingan Politik

Kompas.com - 05/06/2023, 16:10 WIB
Elsa Catriana,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR RI mempertanyakan penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan yang diinisiasi oleh pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan didistribusikan oleh Perum Bulog.

Hal ini dimulai ketika Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi memaparkan realisasi penyaluran bansos baik untuk beras dan telur.

"Salah satu penyaluran CPP yang dihimbau sesuai Presiden, kami telah menyalurkan bantuan untuk 21,35 juta KPM serta bantuan penanganan stunting dan daging ayan ke 1,4 juta keluarga stunting dan ini juga merupakan upaya stabilitasi hulu ke hilir," papar Arief pada saat RDP bersama dengan DPR RI, Bapanas dan Perum Bulog di Senayan, Senin (5/6/2023).

Kemudian Ketua Komisi IV DPR RI Sudin pun langsung menimpali pemaparan Bapanas. Dia mengatakan, berdasarkan informasi yang dia terima di beberapa daerah, penyaluran bansos pangan ditunggangi dengan kepentingan politik.

Baca juga: Satgas Pangan Diminta Pastikan Penyaluran Beras Bansos 2023 Tak Dikorupsi

Oleh sebab itu dia meminta Bapanas dan Perum Bulog menjelaskan ihwal penyaluran bansos tersebut.

"Jelaskan penyaluran beras soalnya dibeberapa tempat ini dijadikan komoditi untuk kepentingan politik. Ini harus jelas. Jangan sampai seperti itu. Terus pembagian telur juga harus jelas mekanismenya gimana bisa bekerjasama dengan BKKBN karena BKKBN pun membagikan telur juga untuk pencegahan stunting," ungkap Sudin.

Arief pun langsung memberi penjelasan. Dia membeberkan, penyaluran bansos pangan untuk beras dilakukan melalui data Kementerian Sosial (Kemensos) dan telur berdasarkan data dari BKKBN.

Penyalurannya pun, kata Arief, disalurkan oleh Perum Bulog sesuai dengan alamat masing-masing penerima.

"Jadi Bulog ditugaskan by name by address sudah ada sesuai dengan BKKBN untuk telur dan beras data Kemensos," kata Arief.

Baca juga: Sri Mulyani Beberkan Praktik Timses Politik Masuk Daftar Penerima Bansos

Kemudian Sudin kembali mempertanyakan ihwal alur pengambilannya apakah diambil langsung ke titik yang ditentukan oleh Perum Bulog atau diantarkan langsung ke rumah masing-masing penerima.

"Kombinasi dan sesuai dengan alamat. NIK tetap jadi dasar, PT Pos sebagai penyalur (ditugaskan Bulog) melihat pergerakan stok mulai dari Bulog, titik distribusi sampai penerima," jelas Arief langsung.

Pun dengan Direktur Perum Bulog yang memberikan penjalasan. Dirut Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, distribusi bansos dilakukan secara kombinasi yakni melalui titik-titik terdekat yang ditentukan oleh PT Pos dan diantarkan langsung ke rumah masing-masing penerima.

"Jadi itu kombinasi ada yang langsung datang ke rumahnya, ada yg di pool tempat kediaman tapi tetap sesuai NIK by name by addres," jelas Buwas.

Baca juga: Bapanas: 10 Provinsi Telah Selesaikan Penyaluran Bansos Beras

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Spend Smart
Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Whats New
Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Work Smart
PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

Whats New
Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com