Solusi Polemik Impor KRL Bekas, Erick Thohir: Opsi Impor Terbatas Jangka Pendek 6-7 Bulan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, opsi impor rangkaian Kereta Rel Listrik (KRL) bekas dilakukan secara terbatas untuk menutupi kesenjangan jumlah KRL dan penumpang dalam kurun waktu 6-7 bulan.

Erick mengatakan, rangkaian kereta api khususnya KRL perlu ditambah mengingat pertumbungan penumpang pasca pandemi Covid-19 jauh lebih tinggi daripada perhitungan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

"Kalaupun ada impor seminimal mungkin untuk tutupi Gap (kesenjangan jumlah KRL dan pumpang) 6-7 bulan ini," kata Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/6/2023).

Baca juga: Erick Thohir Ajukan PMN Tunai 2024 Rp 57,96 Triliun

Erick mengajukan ke Komisi VI DPR agar PT Industri Kereta Api (INKA) mendapatkan tambahan modal dalam Penyertaan Modal Negara (PMN) 2024 sebesar Rp 3 triliun.

Ia mengatakan, tambahan modal tersebut akan digunakan PT INKA untuk meningkatkan produksi kereta api

"Penyehatan PT INKA butuh tambaban Rp 3 triliun sehingga ada ekuilibrium antara produksi gerbong dan peningkatan daripada jumlah kebutuhan kereta api," ujarnya.

Baca juga: Erick Thohir Ajukan PMN Tunai 2024 Rp 57,96 Triliun

Erick mengatakan, usulan tambahan modal tersebut sudah dibahas dalam rapat bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Lebih lanjut, Erick menekankan, jika produksi PT INKA tak mencukupi kebutuhan, impor dapat dilakukan secara terbatas.

Selain itu, terkait impor KRL bekas, Erick berharap PT INKA dan KAI dapat duduk bersama untuk menyesuaikan data.

"KAI dan INKA harus duduk bareng supaya data ketemu dan tidak jadi polemik yang tak ada penyelesaian," ucap dia.

Baca juga: BUMN Tunggu Restu Luhut Soal Impor 12 Rangkaian KRL Bekas