Hanya Rp 200 Per Lembar, Efektifkah Kebijakan Kantong Plastik Berbayar?

Kebijakan itu dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi pengunaan kantong plastik sehingga sampah kantong plastik yang sulit terurai pun bisa berkurang.

Namun Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menilai, kebijakan kantong plastik berbayar Rp 200 per kantong tak akan efektif mengurangi pengunaan kantong plastik.

"Nominal Rp 200 per kantong itu tidak akan mengganggu daya beli konsumen," ujarnya dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Jakarta, Sabtu (2/3/2019).

"Sekalipun konsumen dengan 5-10 kantong plastik saat belanja, konsumen hanya akan mengeluarkan Rp 1.000-Rp 2.000. Sebuah angka nominal yang tidak signifikan," sambung dia.

Seharusnya, kata Tulus, Aprindo membuat kebijakan yang lebih progresif terkait kantong plastik. Atau, menggunakan kantong plastik yang sudah memilki standar nasional Indonesia (SNI) yang sudah menjadi rekomendasi oleh BSN dan KLHK.

"Yakni kantong plastik yang mudah terurai oleh lingkungan," ucap dia.

Menurut YLKI, seharusnya pemerintah, pelaku usaha, produsen dan konsumen saling sinergi mengurangi penggunaan kantong plastik. Bahkan kalau perlu ada gerakan nasional mengurangi pengunaan kantong plastik.

"Dan seharusnya bukan hanya menyasar retailer modern saja, tetapi pasar-pasar tradisional, misalnya dimulai dari PD Pasar Jaya," kata Tulus.