Minyak Sawit "Dikerjai" Uni Eropa, RI Ancam Bawa ke WTO

Dalam waktu dua bulan paling lama, parlemen Uni Eropa akan mengambil keputusan terkait Delegeted Act tersebut apakah akan diadopsi atau tidak.

Namun Menteri Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, pemerintah tak segan melaporkan persoalan ini World Trade Organization (WTO) bila Uni Eropa benar-benar mengadopsi Delegeted Act tersebut.

"Karena ini tindakan diskriminatif dan mereka pihak yang selalu bicara multilateralisme. Kalau itu dilakukan, kami akan membawa ke WTO," ujarnya, dalam konferensi pers, Jakarta, Senin (18/3/2019).

Menurut Darmin, hal itu perlu dilakukan untuk membuktikan apakah Delegeted Act merupakan kebijakan yang adil atau justru bentuk dari proteksionisme yang dilakukan Uni Eropa kepada minyak kelapa sawit.

Pemerintah menilai Delegeted Act sebagai bentuk diskriminatif karena hanya menyasar minyak kelapa sawit. Sementara tindakan serupa tidak diperlakukan untuk minyak nabati lainnya.

Padahal, kata Darmin, minyak kelapa sawit memiliki sejumlah fakta yang harusnya jadi pertimbangan Uni Eropa. Misalnya produktivitas lahan yang ditanami kelapa sawit.

Ia mengatakan, dalam satu luas lahan yang sama, kelapa sawit bisa menghasilkan 8-10 kali lipat minyak nabati dibandingkan komoditas penghasil minyak nabati lainnya, contohnya bunga matahari.

Selain itu sejumlah negara produsen kelapa sawit juga melakukan replanting kelapa sawit dengan bibit yang berkualitas, memastikan perkebunan kelapa sawit memenuhi standar sustainable. Bahkan melalukan moratorium lahan.

Darmin mengatakan, ASEAN sudah memberikan dukungan kepada Indonesia, Malaysia dan negara produsen kelapa sawit untuk menentang perlakukan tidak adil dari Uni Eropa.

"Pemerintah menolak apa yang mau dilegalkan melalui delegated act karena menurut kita itu tindakan yang diskriminatif. kalau mau kita uji ya kita uji," kata dia.