Janji Selesaikan Defisit BPJS Kesehatan, Mengapa Sandiaga Butuh 200 Hari?

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menjanjikan menyelesaikan persoalan defisit BPJS Kesehatan dalam tempo 200 hari bila menang Pilpres 2019.

Hal itu ia sampaikan dalam debat cawapres pada Minggu (17/3/2019) di Hotel Sultan, Jakarta.

Menurut Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Drajad Wibowo, Sandiaga sudah memiliki perhitungan mengapa butuh waktu 200 hari untuk selesaikan persoalan itu.

"Itu karena Prabowo-Sandi sudah punya garis besar solusinya," ujar kepada Kompas.com di Jakarta, Senin (18/3/2019).

"Akan ada reformasi signifikan dalam pembiayaan kesehatan, dengan komponen utama," sambung dia.

Reformasi tersebut akan terdiri dari 5 poin. Pertama, peraturan untuk mencegah adverse selection, moral hazard dan principal-agent problem yang terjadi dalam asuransi kesehatan dan pemberian layanan kesehatan.

Kedua, Prabowo-Sandiaga, sebut Drajad, akan melakukan penyempurnaan peraturan asuransi kesehatan terkait BPJS Kesehatan. Ini mulai dari pengaturan keterkaitan antara premi dengan jaminan pelayanan kesehatan dasar hingga pengaturan premi dan benefits yang disesuaikan dengan gaya hidup dan risiko kesehatan.

Ketiga, akan dibuat pengaturan mengenai pembiayaan kesehatan dengan pembayaran sendiri. Hal ini lantaran banyak keluarga mampu yang memilih membayar sendiri dari pada memakai layanan BPJS Kesehatan.

"Namun banyak juga keluarga mampu yang berlebihan memakai layanan kesehatan elektif, yang dibebankan kepada BPJS Kesehatan," kata dia.

Keempat, akan menata ulang pembiayaan setiap jenis layanan kesehatan. Prabowo-Sandiaga kata dia, menyadari pelayanan dan alat-alat medis itu mahal.

Oleh karena itu, diskusi insentif dengan para dokter, rumah sakit, akademisi dinilai perlu dilakukan. Tujuannya agar peraturan yang dibuat selalu adil dan sesuai data terbaru.

Kelima, Prabowo-Sandiaga menjanjikan akan memberikan insentif pajak dan bea masuk untuk beberapa alat medis, kebijakan cukai, pembiayaan kesehatan provinsi dan kabupaten, dan berbagai bidang lain.