Pasca-Pemilu, Nilai Tukar Rupiah Nyaris Tinggalkan Level Rp 14.000

Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS saat ini berada pada posisi Rp 14.002,5, menguat 82,5 poin atau 0,59 persen jika dibandingkan dengan penutupan perdagangan sebelumnya yang berada pada posisi Rp 14.085 per dollar AS.

Penguatan rupiah terjadi pasca-Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilangsungkan pada Rabu (17/4/2019). Hasil hitung cepat atau quick count dari banyak lembaga survei menunjukkan, pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo - Ma'ruf Amin memenangkan Pilpres 2019.

Hasil hitung cepat dari sejumah lembaga survei menunjukkan Jokowi-Ma'ruf unggul dengan selisih sekitar 10 persen dari Prabowo-Sandi. Hasil hitung cepat Litbang Kompas, misalnya, dengan sampel masuk 97 persen, Jokowi-Ma'ruf unggul dengan 54,52 persen. Adapun Prabowo-Sandi 45,48 persen.

Namun, hasil hitung cepat memang bukan hasil resmi. KPU akan melakukan rekapitulasi secara berjenjang untuk menetapkan pemenang Pilpres 2019.

Ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede mengatakan, kemenangan incumbent pada hasil hitung cepat sejak awal sudah menjadi preferensi pelaku pasar terutama investor asing.

"Hasil quick count tersebut memberikan konfirmasi bahwa hasil quick count yang merupakan penerapan ilmu statistik dari populasi real count yang memberikan konfirmasi bahwa incumbent berpotensi menang dalam Pilpres 2019 ini. Investor berharap keberlangsungan bisnis dan investasi dari berlanjutnya incumbent sebagai presiden untuk 5 tahun mendatang," ujar dia kepada Kompas.com, Kamis (18/4/2019).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya sempat menyatakan apapun hasil Pilpres diharapkan pemerintah terpilih bisa menjalankan programnya dengan baik sehingga menimbulkan kepercayaan pasar.

"Kita tentu berharap sesudah Pemilu orang (pemenang Pilpres) akan fokus bagaimana pemerintahan terpilih nanti menjalankan program-programnya. Jadi itu biasa yang menimbulkan confidence," tuturnya.

Ia menambahkan, kepercayaan tersebut juga baik untuk investasi. Sebab, dunia usaha dan bisnis mengharapkan kebijakan yang mendukung penuh fundamental ekonomi Indonesia.

"Respon terhadap masalah fundamental di dalam negerinya, tapi dia juga antisipastif terhadap situasi globalnya. Kombinasi antar keduanya, dalam negeri sendiri hal-hal fundamental seperti apa yang harus diperbaiki infrastruktur, SDM, tata kelola birokrasi, dan juga dari sisi antisipasi global," paparnya.

"Seperti saya sampaikan, kondisi ekonomi global sudah akan mengalami pelemahan," tandasnya.