Asosiasi: Tarif Kargo Masih Jadi Isu Sentral untuk Pemerintahan Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspress, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo), Trian Yuserma, mengatakan pemerintahan baru ke depan harus memperhatikan bisnis pengiriman logistik. Pasalnya, ada beberapa aspek yang harus dibenahi dan perbaiki.

"Harapan saya tentang pemerintahan ke depan, presiden ke depan harus lebik dari sudut pandang logistik," kata Trian kepada Kompas.com, Jumat (19/4/2019).

Menurut Trian, pemerintahan yang baru perlu memberikan perhatian pada kebijakan dan aturan terkait usaha pengiriman logistik. Ini termasuk terkait ekosistem maupun tarif Surat Muatan Udara (SMU) atau kargo yang dikenakan pada perusahaan-perusahaan logistik.

"Isu-isu sentralnya kan tarif kargo, itu harapannya turun. Di atas kertas memang tinggi, enggak bisa dimungkiri itu menyebabkan terganggunya ekosistem jasa pengiriman pos dan logistik," ungkapnya.

Dia menjelaskan, pada usaha ini tidak hanya menyangkut tarif SMU yang jadi soal namun masih ada lainnya. Seperti layanan di bandara, proses pengiriman logistik, dan akhirnya sampai di tujuan pengiriman.

"Pelayanan di kargo. Sebetulnya tarif itu ujung dari sebuah pelayanan, esensinya di pelayanan dan di tarif. Ini tarif tinggi, pelayanannnya juga belum menggunakan standar yang baik," jelasnya.

"Karena salah satu standar itu adalah kepastian. Logistik itu butuh kepastian, costumer itu butuh kepastian," sambung Trian.

Dikatakannya, selain tarif SMU, presiden dan wakil presiden terpilih juga harus memperbaki ekosistem jasa pengiriman logistik ini, baik dari sisi regulasi hingga pada implementasinya di bidang-bidang transportasi, salah satunya maskapai penerbangan.

Karena, selama ini ekosistem selalu menjadi persoalan tersendiri di bidang jasa ini.

"Masalah kita bersama, masalah bangsa dalam persfektif asosiasi adalah bagaimana ekosistem industri pos semakin baik," imbuhnya.