Langkah Kemnaker Tingkatkan Produktivitas Tenaga Kerja di Kota Bekasi

Dihadapan jajaran Pemkot Bekasi, Kemnaker memperkenalkan program yang dinamai pengukuran produktivitas makro dan mikro.

Program tersebut dibuat dengan tujuan untuk mengukur sejauh mana produktivitas tenaga kerja di Kota Bekasi.

"Pengukuran produktivitas ini sebagai potret bagi Kepala Daerah dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan yang dibuat nantinya, " ujar Kepala Balai Besar Peningkatan Produktivitas (BBPP) Ditjen Binalattas Kemnaker, Chairul, sesuai dengan rilis yang Kompas.com terima, Jumat (10/5/2019).

Lebih lanjut, Chairul mengatakan jika pertumbuhan ekonomi berkesinambungan menjadi sasaran utama kebijakan pemerintah. Salah satu caranya adalah melalui peningkatan produktivitas sebagai tujuan pembangunan.

“Produktivitas menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah Indonesia. Hal ini tercermin dengan masuknya program peningkatan produktivitas dalam Nawacita yang digaungkan pemerintah periode 2014-2019,” ujar Chairul.

Sebagai salah satu agenda utama pemerintah, lanjut Chairul, maka pengukuran produktivitas menjadi hal penting dilakukan untuk melihat efisiensi proses produksi yang telah dilakukan.

“Pengukuran dilakukan dengan membandingkan output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Output di sini berupa barang dan jasa sedangkan faktor input dalam proses produksi dapat berupa bahan baku, tenaga kerja, mesin, metoda, serta modal," papar Chairul.

Dengan mengukur tingkat produktivitas tenaga kerja, maka akan diperoleh gambaran kondisi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) negara. Hal ini menjadi penting dalam mewujudkan cita-cita pembangunan.

"Pengukuran produktivitas kerja juga dapat memantau sejauh mana kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi," sambung Chairul.

Menanggapi program yang dibawa Kemnaker, Wali kota Bekasi, Rahmat Effendi langsung menginstruksikan kepada jajarannya untuk membuat draft Nota Kesepahaman (MOU) antara Wali Kota Bekasi dengan Kepala BBPP.

Lalu memerintahkan seluruh jajarannya masing-masing agar segera membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BBPP.

"Kami segera kordinasi dengan Kepala BBPP untuk melakukan pengukuran produktivitas guna menjadi referensi bagi pimpinan daerah khususnya Wali Kota Bekasi dalam membuat kebijakan-kebijakan yang lebih produktif, " ujar Rahmat Effendi.