Ekonom Sarankan Laporkan UE soal Sawit ke WTO Pilihan Terakhir

"Kepada teman-teman negosiator dan diplomat, lapor ke WTO itu betul-betul last resort lah, sebagai alternatif saja karena argumennya juga harus kuat,” kata Bustanul Arifin di Jakarta, Senin (20/5/2019).

Menurut Bustanul, peluang Indonesia untuk menang setelah melapor ke WTO tidak besar. Sebab, Uni Eropa (UE) mengaitkan sentimen negatif dengan masalah dalam negeri Indonesia.

"Saya harus katakan mereka cerdas karena dikembalikan ke persoalan kita di dalam negeri. Sementara kita tahu sendiri persoalan dalam negeri kita bagaimana,” ujar Bustanul.

UE menyebut, ekpor kelapa sawit bisa memicu perubahan iklim karena mengkonversi lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Untuk menang di WTO, Indonesia memerlukan bukti konkret tidak mengubah iklim.

"Sekarang, mereka (UE) menahan impor dari Indonesia karena disebut high risk, berisiko tinggi dalam penggunaan tata guna lahan tidak langsung," kata Bustanul.

"Kita perlu bukti, dan ini susah dibuktikan karena kita tahu sendiri persoalan ekspor kita. Tata ruang dan tata guna lahan masih belum beres," kata dia.

Daripada melaporkan ke WTO, Bustanul mengatakan lebih baik bernegosiasi bilateral dahulu dengan negara-negara yang selama ini mengimpor biodiesel dari Indonesia.

"Siapa yang impor? Seperti Spanyol, Italia, dan negara Eropa Barat seperti Jerman. Kita harus bangun negosiasi bilateral ini," saran Bustanul.

Namun, bila negoisasi tidak berhasil, melaporkan isu ini ke WTO merupakan jalan terakhir yang bisa ditempuh. Mengingat tanggal 22 Mei 2019 bertepatan dengan pengumuman pemilu, Uni Eropa akan melangsungkan sidang dan pengambilan keputusan soal CPO Indonesia.

Bila pengambilan keputusan disetujui, setelah tanggal 22 Mei, perserikatan Uni Eropa tidak boleh lagi mengimpor biofuel dari Indonesia.

"Tapi kalau memang sudah mentok mau tidak mau kita notifikasi ke WTO. Notifikasinya mengatakan bahwa Eropa melakukan diskriminasi lagi terhadap sawit kita," kata Bustanul.

Sebelumnya, Indonesia pernah didiskriminasi dalam konteks subsidi besar anti dumping. Namun, saat dibawa ke WTO, Indonesia memenangkan persidangan sebab kasus perbedaan tarif ditentukan sendiri oleh Uni Eropa.