AS Pantau Mata Uang Malaysia, Vietnam, dan Singapura, Ada Apa?

NEW YORK, KOMPAS.com - Amerika Serikat (AS) memasukkan mata uang Malaysia, Singapura, dan Vietnam ke dalam daftar mata uang yang dipantaunya. Sebab, ketiga mata uang tersebut diduga melakukan praktik yang tidak adil.

Singkatnya, pemerintah AS menduga ketiga mata uang tersebut dimanipulasi oleh otoritas setempat. Selain itu, pemerintah AS juga mengategorikan mata uang 9 negara, termasuk China, Jepang, Jerman, dan Korea Selatan ke dalam daftar yang memerlukan perhatian khusus.

Namun demikian, seperti dilansir dari South China Morning Post, Kamis (30/5/2019), tidak ada satupun dari 9 negara tersebut yang dianggap manipulator mata uang.

Beberapa pihak mempertanyakan langkah yang dilakukan AS tersebut. Ada pandangan yang menyebut bahwa langkah ini terkait dekatnya hubungan perdagangan negara-negara tersebut dengan China.

"Ini menentang logika. Di Singapura, kami memutar mata (keheranan)," kata Song Seng Wun, ekonom di CIMB Private Banking.

Departemen Keuangan AS menerbitkan daftar monitor manipulasi mata uang dua kali dalma setahun. Daftar ini menuai kontroversi terkait metode yang digunakan untuk menentukan apakah mata uang sebuah negara dimanipulasi oleh pemerintahnya.

Ada 21 mata uang negara asing yang dipantau dalam daftar tersebut. Adapun India dan Swiss telah dikeluarkan dari daftar.

Berdasarkan metode itu, sebuah negara dapat dikatakan memanipulasi mata uangnya apabila memenuhi tiga kriteria. Pertama, negara tersebut memiliki surplus transaksi berjalan sebesar 2 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Kedua, pemerintahnya secara konsisten terlibat dalam intervensi mata uang. Terakhir, negara tersebut memiliki surplus neraca perdagangan yang cukup signifikan dengan AS.

Singapura dimasukkan dalam daftar lantaran besarnya surplus transaksi berjalan dan pembelian valas sebesar 17 miliar dollar AS pada 2018. Sementara Malaysia dan Vietnam mencatat surplus neraca perdagangan dengan AS dan transaksi berjalannya pun surplus.

"Malaysia mendukung perdagangan bebas dan adil, serta tidak menjalankan praktik nilai tukar yang tidak adil," jelas pihak Bank Negara Malaysia.

"Singapura memiliki surplus transaksi berjalan yang besar berkat kebijakan, aturan, infrastruktur, dan tenaga kerja yang bagus," terang Jeffrey Halley, analis senior dari Oanda.