Asosiasi: Pemerintah Akan Kaji Pencabutan Pungutan Ekspor CPO

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) menyambut baik langkah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang akan mengkaji permintaan petani untuk mencabut pungutan ekspor CPO. Ini berdasarkan pertemuan APPKSI dengan pihak Kemenko Kemaritiman.

Sekretaris Jenderal APPKSI Arifin Nur Cahyono mengatakan, kedatangan APPKSI ke kantor Kemenko Maritim diterima oleh Sekretaris Menko Kemaritiman. Pertemuan dilakukan pada Selasa (25/6/2019).

Dalam pertemuan tersebut, APPKSI meminta pemerintah menghapus pungutan ekspor CPO. Saat ini pungutan tersebut tengah dihentikan sementara, namun rencananya akan kembali diberlakukan pada 1 Juli 2019.

"Kami diterima oleh sekretarisnya Pak Luhut. Kami sampaikan bahwa kami menolak perberlakuan kembali pungutan itu. Kalau bisa dihapus saja," ujar Arifin dalam keterangannya, Rabu (26/6/2019).

Arifin menyatakan, alasan petani kelapa sawit menolak diberlakukan kembali pungutan tersebut adalah berpotensi membuat harga kelapa sawit di tingkat petani anjlok.

"Alasannya karena jatuhnya harga TBS (tandan buah segar) sawit. Ini yang merasakan ini para petani plasma. Pungutan ini juga tidak ada gunanya juga untuk petani plasma. Ini tidak sesuai dengan UU perkebunan dan rawan penyelewengan," tutur Arifin.

Padahal, imbuhnya, saat ini harga TBS kelapa sawit sudah mulai merangkak naik, meskipun masih belum sesuai harapan para petani.

"Sekarang masih merangkak naik, belum stabil. Petani plasma belum sepenuhnya merasakan kenaikan. Jadi kalau itu diberlakukan maka akan menekan harga lagi," ungkap dia.

Menurut Arifin, pihak Kemenko Kemaritiman telah berjanji mempelajari lebih jauh mengenai tuntutan para petani kelapa sawit. Bahkan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan berjanji kembali memanggil para petani guna membahas masalah ini.

"Pak Luhut berjanji akan concern masalah petani ini. Karena dari awal beliau sudah concern sekali.Dia berjanji untuk kembali memanggil kita dari petani, akan membuka mediasi. Tapi beliau harus mempelajari dulu masalahnya. Sejauh ini kami menunggu untuk diundang lagi," ujarnya.