Ini Penjelasan Garuda Indonesia soal Pemeriksaan Laporan Keuangannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menanggapi hasil pemeriksaan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas laporan keuangannya tahun 2018.

Dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (28/6/2019), Garuda Indonesia menyampaikan 12 poin atas hasil pemeriksaan tersebut.

"Hasil pemeriksaan Kementerian Keuangan dan OJK yang menyatakan laporan keuangan Garuda Indonesia, khususnya pencatatan kerja sama inflight connectivity dengan Mahata, adalah hasil rekayasa," ujar VP Corporate Secretary Garuda Indonesia M Ikhsan Rosan.

"Kami menghormati pendapat regulator dan perbedaan penafsiran atas laporan keuangan tersebut namun kami akan mempelajari hasil pemeriksaan tersebut lebih lanjut."

Garuda Indonesia kata dia, menghormati pendapat Kemenkeu dan OJK atas perbedaan penafsiran laporan keuangan Garuda Indonesia pada 2018.

Garuda Indonesia mengatakan, kontrak dengan Mahata baru berjalan 8 bulan dan semua pencatatan telah sesuai ketentuan PSAK yang berlaku dan tidak ada aturan yang dilanggar.

Ikhsan menyatakan, Mahata dan mitra barunya telah memberikan komitmen pembayaran secara tertulis dan disaksikan oleh notaris. Sebesar 30 juta dollar AS yang akan dibayarkan pada bulan Juli tahun ini atau dalam waktu yang lebih cepat.

"Sisa kewajiban akan dibayarkan ke Garuda Indonesia dalam waktu 3 tahun dan dalam kurun waktu tersebut akan dicover dengan jaminan pembayaran dalam bentuk Stand by Letter Credit (SBLC) dan atau Bank Garansi bank terkemuka," tuturnya.

 Sebelumnya, Kementerian Keuangan menemukan adanya pelanggaran dalam laporan keuangan tahun buku 2018. Temuan itu diketahui setelah Kemenkeu memeriksa Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan selaku pengaudit laporan keuangan Garuda Indonesia.

“Kami menemukan pelaksanaan audit itu terutama satu isu yang menjadi perhatian kita bersama telah diyakini terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh audit dari KAP yang berpengaruh terhadap opini laporan auditor independen,” ujar Sekjen Kementerian Keuangan Hadiyanto di Jakarta, Jumat (28/6/2019).

Menurut Hadiyanto, KAP tersebut belum melakukan pengendalian mutu terhadap laporan keuangan Garuda Indonesia.