Hasil Pertemuan G20 di Bidang Ekonomi Digital

Pertemuan bilateral AS dan China berakhir dengan manis. Kedua negara sepakat untuk melakukan gencatan senjata dalam perang dagang antar kedua negara yang menyebabkan perekonomian dunia bergejolak.

Apa makna dari pertemuan G20?

Cikal bakal Pertemuan G20 sendiri berawal dari Forum G20 tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral pada tahun 1999 setelah terjadinya krisis moneter di Asia. Forum ini dibentuk untuk mencegah terjadinya krisis keuangan sistemik antar negara seperti yang terjadi pada tahun 1998.

Sementara forum G20 tingkat pimpinan negara (G20 Leaders/KTT G20) dibentuk setelah krisis keuangan yang melanda dunia (terutama AS dan Eropa) pada tahun 2008. Karena ukuran dan peranan ekonomi Indonesia yang termasuk 20 terbesar di dunia, negara kita telah menjadi anggota G20 baik tingkat Menteri Keuangan maupun G20 Leaders.

Krisis tahun 2008 berawal ketika bangkrutnya perusahaan keuangan raksasa Lehman Brothers yang diikuti juga perusahaan asuransi dunia AIG sehingga memicu kepanikan dan krisis keuangan seluruh dunia.

Saat itu semua pemimpin negara G20 sepakat menyelamatkan perekonomian dengan kebijakan ekonomi yang searah dan saling mendukung. Krisis keuangan juga telah membuat para pemimpin G20 kompak dan bersatu untuk menjaga ekonomi global.

Suasana G20 menjadi agak berbeda ketika Presiden AS Donald Trump memulai kebijakan untuk melalukan proteksi dengan mengenakan tarif pada produk buatan China guna mengurangi defisit impor perdagangan AS dengan China.

Tindakan tersebut dibalas dengan hal yang sama oleh China, sehingga muncul apa yang kita kenal dengan perang dagang. Kedua negara yang tergabung dalam G20 ini turut memicu forum G20 menjadi tegang karena peran kedua negara tersebut yang dominan di G20.

Pertemuan bilateral hari Sabtu lalu akan menjadi harapan bagi membaiknya perekonomian dunia.

Ekonomi digital dan big data

Kesepakatan penting lainnya dari G20 di Osaka adalah terkait inovasi di bidang digital ekonomi dan juga big data.

Berbagai inovasi di bidang digital diyakini dapat mengubah aspek ekonomi dalam masyarakat dan juga dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Aliran data, informasi, gagasan dan pengetahuan secara lintas batas dapat menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi. Namun di sisi lain, inovasi digital juga harus memperhatikan tantangan  terkait privasi, perlindungan data, hak kekayaan intelektual dan keamanan data.

Para pemimpin G20 sepakat mengenai pentingnya tata kelola dunia untuk pengaturan arus data yang bebas antar negara namun harus bisa dipercaya oleh semua pihak (Data Free Flow with Trust). Hal ini sejalan dengan konsep masyarakat masa depan yang terpusat pada manusia, sebagaimana yang dipromosikan oleh Jepang sebagai Society 5.0

Para pemimpin G20 juga sangat memperhatikan komitmen mereka untuk melindungi masyarakat dari eksploitasi terorisme melalui penggunaan internet.

Contoh kecaman keras yang diberikan adalah penayangan serangan teroris di Christchurch (Selandia Baru) yang ditayangkan langsung melalui platform media sosial. Internet tidak boleh dijadikan tempat untuk merekrut, menghasut dan mempersiapkan segala tindakan terorisme.

Semua platform online diminta untuk tidak memfasilitasi terorisme dengan memanfaatkan teknologi internet dan inovasi digital. G20 sangat mendukung kelanjutan dari forum Global Internet Forum to Counter Terrorism (GIFCT) yang tengah merumuskan kolaborasi dan pemahaman lintas industri untuk mencegah terorisme.

Masih tentang dunia digital, untuk sementara ini, aset-kripto (crypto-assets) dianggap bukan sebagai suatu ancaman bagi stabilitas keuangan global. Namun demikian, perkebangannya akan dipantau secara ketat terutama apabila terdapat risiko yang dapat muncul.

Terutama kemungkinan implikasi dari teknologi keuangan yang terdesentralisasi dan bagaimana para pemangku kebijakan dapat melibatkan pemangku kepentingan lainnya.

Walaupun tidak disebutkan secara langsung, isu ini tentu saja berkaitan erat dengan pengumuman Facebook yang akan meluncurkan mata uang kripto bernama Libra.

Sedangkan untuk melawan tindakan pencucian uang dan terorisme melalui penggunaan aset virtual, pemimpin G20 menegaskan komitmen untuk penerapan standar terbaru dari Financial Action Task Force (FATF).

Dalam pertemuan puncak di Osaka ini, Presiden Joko Widodo menyampaikan usulan Indonesia mengenai Inclusive Digital Economy Accelerator Hub (IDEA Hub) yaitu tempat mengkurasi, mengelola dan berbagi pengalaman model bisnis digital para Unicorn anggota G-20.

Pelaksanaan IDEA HUB ini dapat dilakukan dengan tiga area model bisnis yaitu: ekonomi berbagi (sharing economy); digitalisasi tenaga kerja (workforce digitalization) dan inklusi keuangan (financial inclusion). Melalui tiga area ini, pemerintah Indonesia yakin dapat mengurangi kesenjangan ekonomi.

Kesepakatan di bidang ekonomi digital dari G20 ini tentu saja sangat dinantikan tindakan dan implementasinya secara nyata. Terutama bagaimana dunia nantinya menghadapi mata uang kripto yang sudah mulai bermunculan secara sporadis dan dapat menggantikan mata uang yang berlaku saat ini. Pemerintah Indonesia tentu saja juga harus siap mengantisipasinya.