Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Cegah Potensi Serangan Siber, Ini yang Jadi PR Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyaknua serangan siber terhadap jaringan internet milik pemerintah membuat kebutuhan terhadap penyelenggaran jaringan yang aman sangat diperlukan. Data menunjukan pada tahun 2018 terjadi 12,8 juta serangan siber di Indonesia.

Adapun target paling banyak domain go.id, ac.id, co.id. Penggunaan jaringan publik oleh pemerintah dengan tingkat keamanan yang rendah, mudah sekali menjadi target serangan siber.

Apalagi sistem platform data yang digunakan milik pemerintah juga sangat bervariasi, tidak terstandarisasi, dan tidak terintegrasi dengan baik antar lembaga sehingga membuat potensi serangan siber semakin melebar.

Kondisi tersebut tentunya tidak bisa dibiarkan,karena Indonesia sangat rentan dengan keamanan informasi milik negara. Yang dibutuhkan saat ini adalah jaringan khusus yang aman dari semua potensi serangan untuk digunakan penyelenggara negara, baik pemerintah maupun unsur pertahanan dan keamanan.

Pemerintah dipandang perlu segera menetapkan kebijakan afirmatif yang meliputi tahapan rancang bangun jaringan, peralatan, platform dan aplikasi, yang harus dibuat dan dikuasai oleh industri dan tenaga ahli dalam negeri untuk menjamin keamanan nasional. Dengan system enkripsi yang dibuat sendiri, maka Indonesia akan mampu mengantisipasi dan mengurangi berbagai macam bentuk serangan siber.

Menurut pengamat telekomunikasi dan anggota Mastel Nonot Harsono, kebutuhan terhadap jaringan yang aman dan mandiri saat ini sangat diperlukan.

“Saat ini pemerintah kan masih menggunakan jaringan publik, untuk berhubungan antar pusat dan daerah, padahal jaringan publik ini terhubung dengan jutaan pengguna lainnya, hal ini sangat rawan,” jelas Nonot dalam keterangannya, Senin (8/7/2019).

Ia memandang, seharusnya sejak awal didesain dua penyelenggaran jaringan yakni khusus dan umum, yakni khusus pemerintah dan publik. Jaringan milik pemerintah ini dirahasikan, untuk memastikan keamanannya dari kemungkinan sabotase.

Dengan sinergi antara BUMN dengan pihak swasta dalam negeri yang menyediakan jaringan, device dan software yang memiliki tingkat keamanan tinggi, maka dapat digunakan oleh pemerintah ataupun lembaga negara lainnya.

Keterlibatan perusahaan dalam negeri baik BUMN maupun swasta yang memiliki kemampuan untuk merekayasa industri mutlak diperlukan untuk menjamin keamanan jaringan.

Adanya perusahaan baik BUMN maupun swasta yang memiliki kemampuan merancang dan mengembangkan serta memiliki teknologi untuk membangun sistem komunikasi jaringan aman dan mandiri.

https://money.kompas.com/read/2019/07/08/194100926/cegah-potensi-serangan-siber-ini-yang-jadi-pr-pemerintah

Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke