Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

RI Bisa Cetak Sejarah soal Pindahkan Ibu Kota, Ini Sebabnya

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Rabu (10/7/2019).

"Mungkin kalau dikatakan (Indonesia jadi yang) pertama bisalah, karena toh namanya (skema) PPP kan baru," ujar Bambang.

Bambang menambahkan, skema KPBU atau PPP baru belakangan ini digunakan. Sementara itu, sejumlah negara yang pernah memindahkan ibu kotanya saat itu belum ada skema KPBU atau PPP.

Atas dasar itu, Bambang mengatakan, jika Indonesia menggunakan skema tersebut untuk membangun ibu kota baru bisa menjadi negara pertama di dunia.

"Tadi kebetulan sempet ngobrol dengan Dubes Brasil, ketika Brasil pindahkan ibu kota ke Brasilia itu kan sudah 60 tahun yang lalu, mereka belum ada skema PPP. Di dunia pun mereka masih jarang. Sekarang ini PPP udah jd suatu hal yang lumrah, yang biasa dilakukan," kata Bambang.

Bambang menjelaskan, pemerintah ingin mengajak pihak swasta dalam membangun ibu kota baru agar tak membebani APBN. Dengan begitu, APBN Indonesia bisa digunakan untuk kepentingan lainnya.

"Jadi artinya kita jangan sampai terpaku seolah-olah hanya budget (dari APBN) yang bangun negara ini. Harus cari yang kreatif untuk bisa dapatkan sumber pembiayaan yang lain," ucap dia.

https://money.kompas.com/read/2019/07/10/210700226/ri-bisa-cetak-sejarah-soal-pindahkan-ibu-kota-ini-sebabnya

Terkini Lainnya

United Tractors Bagi Dividen Rp 8,2 Triliun, Simak Jadwalnya

United Tractors Bagi Dividen Rp 8,2 Triliun, Simak Jadwalnya

Whats New
Kunjungan ke Indonesia, Tim Bola Voli Red Sparks Eksplor Jakarta bersama Bank DKI dan JXB

Kunjungan ke Indonesia, Tim Bola Voli Red Sparks Eksplor Jakarta bersama Bank DKI dan JXB

Whats New
Suku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, Bos BI: Untuk Memperkuat Stabilitas Rupiah

Suku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, Bos BI: Untuk Memperkuat Stabilitas Rupiah

Whats New
KEJU Bakal Tebar Dividen, Ini Besarannya

KEJU Bakal Tebar Dividen, Ini Besarannya

Earn Smart
Program Gas Murah Dinilai ‘Jadi Beban’ Pemerintah di Tengah Konflik Geopolitik

Program Gas Murah Dinilai ‘Jadi Beban’ Pemerintah di Tengah Konflik Geopolitik

Whats New
Catatkan Kinerja Positif, Rukun Raharja Bukukan Laba Bersih 8 Juta Dollar AS pada Kuartal I-2024

Catatkan Kinerja Positif, Rukun Raharja Bukukan Laba Bersih 8 Juta Dollar AS pada Kuartal I-2024

Whats New
Luhut Sambangi PM Singapura, Bahas Kerja Sama Carbon Capture Storage dan Blue Food

Luhut Sambangi PM Singapura, Bahas Kerja Sama Carbon Capture Storage dan Blue Food

Whats New
Honda Prospect Motor Buka Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

Honda Prospect Motor Buka Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Tahun Pertama Kepemimpinan Prabowo, Rasio Utang Pemerintah Ditarget Naik hingga 40 Persen

Tahun Pertama Kepemimpinan Prabowo, Rasio Utang Pemerintah Ditarget Naik hingga 40 Persen

Whats New
Revisi Aturan Impor Barang Bawaan dari Luar Negeri Bakal Selesai Pekan Ini

Revisi Aturan Impor Barang Bawaan dari Luar Negeri Bakal Selesai Pekan Ini

Whats New
Pacu Kontribusi Ekspor, Kemenperin Boyong 12 Industri Alsintan ke Maroko

Pacu Kontribusi Ekspor, Kemenperin Boyong 12 Industri Alsintan ke Maroko

Whats New
Uji Coba Bandara VVIP IKN Akan Dilakukan pada Juli 2024

Uji Coba Bandara VVIP IKN Akan Dilakukan pada Juli 2024

Whats New
Menteri Basuki Bakal Pindah ke IKN Juli 2024 dengan 2 Menteri Lain

Menteri Basuki Bakal Pindah ke IKN Juli 2024 dengan 2 Menteri Lain

Whats New
Harga Emas Dunia Stabil di Tengah Meredanya Konflik Timur Tengah

Harga Emas Dunia Stabil di Tengah Meredanya Konflik Timur Tengah

Whats New
Pemerintah Susun Rancangan Aturan Dana Abadi Pariwisata, untuk Apa?

Pemerintah Susun Rancangan Aturan Dana Abadi Pariwisata, untuk Apa?

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke