Defisit Fiskal Melebar, Amankah Anggaran Infrastruktur?

"Belanja infrastruktur itu penting, biasanya yang penting tidak dikurangi. Kemungkinan yang akan dikurangi adalah Kementrian dan Lembaga (K/L) yang APBN-nya tak habis hingga akhir tahun," kata Putera Satria Sambijantoro kepada Kompas.com, Kamis (18/7/2019).

Sebab, kata Satria, pengeluaran anggaran pemerintah pusat akan disesuaikan berdasarkan prestasi. Jika dilihat dari data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kementrian Keuangan, prestasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Pekerjaan Umum yang menangani masalah infrastruktur memiliki tingkat realisasi yang memuaskan.

"Kementerian Pekerjaan Umum dan Kemenhub realiasasinya bagus sebesar 46,3 persen dan 53,9 persen dari kontrak yang dianggarkan, dengan masih banyak proyek infrastruktur dan tender di jalur pipa," ujar Satria.

Adapun dalam data tersebut, nilai kontrak yang dilakukan K/L sampai bulan Juni 2019 mencapai Rp 173,95 triliun.

Sebelumnya, pada Selasa (16/7/2019), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Juni 2019 mengalami pelebaran.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN) pada periode Juni 2019 mengalami defisit sebesar Rp 135,8 triliun.

Defisit ini lebih besar ketimbang periode yang sama pada tahun lalu yang hanya Rp 110,56 triliun atau 0,75 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Realisasi defisit tersebut setara dengan 0,84 persen dari PDB. Selain itu, realisasi tersebut juga setara dengan 54,3 persen dari estimasi APBN 2019 yang memerkirakan defisit hingga akhir tahun sebesar Rp 296 triliun.