Kepala Bappenas: Ibu Kota Baru Harus Bebas Banjir

Atas dasar itu, dalam pembangunannya akan difokuskan membangun sistem drainase yang baik dan benar.

“Drainase akan jadi perhatian utama agar kota ini tak banjir,” ujar Bambang di kantornya, Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Bambang mengatakan, faktor penyebab banjir di Indonesia selama ini bukan hanya karena faktor iklim semata. Pembangunan infrastruktur yang terencana harus difokuskan agar ibu kota baru nanti tak kebajiran.

“Di Indonesia, (banjir) bukan hanya karena iklim, tapi karena jeleknya fasilitas drainase,” kata Bambang.

Bambang menginginkan ibu kota baru nantinya ramah ditempati warganya. Dia tak ingin memaksa warga pindah ke suatu kota yang justru mengancam keselamatan penghuninya.

“Jangan kita memaksa (masyarakat) tinggal di kota dengan fasilitas seadanya, dengan kualitas udara dan air yang mengancam kesehatan warganya,” ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi berjanji akan menyampaikan secara resmi tempat pemindahan ibukota pada Agustus 2019 mendatang.

Dia mengakui ibu kota Negara Republik Indonesia akan dipindahkan ke salah satu wilayah di Pulau Kalimantan.

Ada dua lokasi yang menjadi kandidat dari ibu kota baru. Kawasan pertama adalah Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dan kota kedua di wilayah Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah.

Pemerintah pun sudah memperhitungkan dana yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru.

Dengan luas pusat pemerintahan 2.000 hektar dan luas kota keseluruhan 40.000 hektar, pemerintah telah menganggarkan sebesar 33 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 446 triliun.

Dana tersebut akan digunakan untuk membangun infrasrtuktur dasar kota dan berbagai kelengkapannya.