Hadapi Tantangan Energi, PGN Siap Kelola Rantai Bisnis Midstream dan Downstream

“Dengan begitu diharapkan dapat meningkatkan kehandalan penyaluran dan penyediaan gas dengan harga yang kompetitif, tapi tetap memperhatikan keberlangsungan usaha penyediaan gas bumi," ungkap Gigih Prakoso di Gedung Sinergi 8 Komplek Kementerian BUMN, Kamis (8/8/2019).

Dalam keterangan tertulis Gigih menjelaskan, PGN harus melakukan hal tersebut agar penyediaan energi baik dapat berkelanjutan dan memperluas pemanfaatan gas bumi ke seluruh Indonesia melalui pembangunan infrastruktur gas bumi nasional.

“PGN siap menjalankan peran Sub Holding Gas sebagai kepanjangan tangan pemerintah dan masyarakat untuk akses energi gas bumi yang lebih terjangkau, ramah lingkungan dan kompetitif,” kata dia.

Tantangan energi 

Perlu diketahui, saat ini Indonesia sedang menghadapi tantangan kemandirian energi nasional dengan semakin membengkaknya subsidi energi.

Tercatat pada 2019 subsidi energi yang digelontorkan lebih kurang Rp 100 triliun untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) maupun LPG. Subsidi semakin besar lantaran pertumbuhan permintaan energi juga makin tinggi.

Nah untuk menghadapi tingginya konsumsi BMM, maka saat ini gas bumi menjadi jawabannya. Impor migas menjadi salah satu solusi saat ini dengan semakin menurunnya cadangan minyak di Indonesia.

Adapun untuk menopang kemandirian energi hingga mencapai 22 persen pada 2025, maka butuh akselerasi dan kerja sama dari seluruh stakeholder untuk pembangunan utilitas gas bumi.

Pembangunan utilitas gas bumi menjadi penting agar realisasi atau penyerapan energi gas bisa maksimal.

Laporan tahunan SKK Migas tahun 2018 menyebutkan, dari total kontrak penjualan sebesar 1.948 Billion British Thermal Unit per Day (BBTUD), realisasi pemanfaatan gas bumi oleh industri domestik hanya 1.698 BBTUD. Angka ini hanya berkisar 87 persen dari total kontrak penjualan.

Tidak maksimalnya realisasi tersebut terjadi salah satunya adalah akibat keterbatasan ketersediaan infrastruktur gas bumi yang dapat di akses oleh pengguna gas sektor industri.

Perubahan tata niaga

Untuk mengatasi masalah itu, kini negara telah melarang penjualan niaga secara bertingkat. Imbasnya badan usaha penerima alokasi wajib memiliki dan mengembangkan infrastruktur.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan pun menentapkan badan usaha harus mengimplementasikan kewajiban itu di wilayah jaringan distribusi, eksklusifitas wilayah niaga tertentu, dan sub wilayah niaga tertentu.

Tak cuma itu, Menteri ESDM mewajibkan badan usaha mengatur harga gas bumi untuk industri dan pembangkitan listrik.

Perubahan fundamental tersebut bertujuan untuk memberikan kemampuan kepada badan usaha dalam mengembangkan infrastruktur gas bumi ke wilayah-wilayah baru. Hal ini sesuai visi pemerintah untuk memberikan keadilan akses energi di Indonesia secara berkelanjutan.

"Diharapkan dengan meningkatnya pemanfaatan gas bumi akan memangkas defisit realisasi pemanfaatan gas domestik, sehingga dapat mengurangi ketergantungan impor migas," imbuh Gigih.

Gigih melanjutkan perubahan tersebut juga bisa menghasilkan multiplier effect dari pemanfaatan gas bumi di seluruh sektor, baik dari kelistrikan, industri, UMKM, transportasi dan rumah tangga.

PGN punya fondasi kokoh

Lebih lanjut Gigih menegaskan PGN sebagai Sub Holding Gas mempunyai pondasi kokoh untuk melanjutkan pengembangan infrastruktur.

Lalu portofolio pengelolaan niaga gas bumi sebesar 919 BBTUD dengan jumlah pelanggan lebih dari 230.000.

"Dengan fondasi itu kami yakin dapat melanjutkan pengembangan infrastruktur sepanjang kurang lebih 565 km pada 2019. Infrastruktur itu terdiri dari pipa transmisi dan distribusi," kata dia.

Bukan hanya melanjutkan pembangunan, Gigih yakin PGN dapat memberikan terobosan dalam menjaga realibilitas pasokan melalui moda transportasi gas bumi berbasis LNG di Jawa Timur, Jawa Barat dan Lampung.

Terobosan lain untuk akselerasi pemanfaatan gas bumi adalah sinergi dengan holding migas dalam melayani kebutuhan energi bagi kilang, pemanfaatan gas bumi untuk program konversi BBM ke BBG di sektor transportasi dan program 4,7 juta pelanggan rumah tangga.

"Sebagai subholding gas, PGN bersama-sama dengan Pertamina sebagai holding BUMN Migas akan selalu menjadi mitra pemerintah dan tools strategic negara untuk mencapai target-target pembangunan infrastruktur dan peningkatan pemanfaatan gas bumi domestik," pungkas Gigih.