YLKI: Pemerintah Mesti Hapus PPn Moda Transportasi Udara

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menganggap pemerintah harus berani menghapus tarif pajak (PPn) moda transportasi udara baik berupa pajak tiket maupun pajak avtur.

Sebab, selama ini pemerintah hanya menekan-nekan maskapai penerbangan untuk menjual murah tiketnya namun PPn tidak dihapus.

"Pemerintah harus berani menghapus PPn pesawat, baik PPn tiketnya atau PPn avtur. Karena di seluruh dunia itu tidak dikenakan PPn. Hanya di Indonesia dikenakan PPn," kata Tulus Abadi di Jakarta, Jumat (9/8/2019).

Menurut Tulus, pemerintah tidak adil bila tak segara menghapus pajak moda transportasi udara. Pasalnya penghapusan PPn akan berkontribusi besar untuk keterjangkauan harga tiket pesawat.

"Pemerintah ini enggak fair, menekan-nekan tarif pesawat agar turun tapi maunya mendapatkan pendapatan yang signifikan dari PPn. Kalau ini diturunkan, ini signifikan sekali menurunkan harga tiket pesawat," ucap Tulus.

Selain menghapus PPn, Tulus juga menantang pemerintah untuk menghapus Tarif Batas Bawah (TBB). Dia berpendapat, peraturan seperti penentuan harga tiket pesawat seperti BB tidak pula diregulasi negara lain. TBB memang hanya dijadikan perlindungan untuk mencegah persaingan tidak sehat.

"Marena TBB itu siluman, tidak ada dalam UU penerbangan ketentuan TBB itu, jadi hanya untuk melindungi persaingan tidak sehat dari fenomena perang tarif bawah ataupun maskapai yang mengurangi maintenance untuk mengurangi tarif," ujarnya.

Namun, Tulus tak memungkiri penghapusan TBB akan memunculkan persaingan tidak sehat dari fenomena perang tarif bawah dan pengurangan maintenance pesawat. Tapi hal ini bisa dihindari dengan pengawasan dari pemerintah yang memang telah menjadi kewajibannya.

"Yang penting kalau soal safety ya pengawasan dari pemerintah. Kan tidak ada maskapai yang mau membuat celaka secara teori. Apa mereka berani bermain-main menggunakan komponen abal-abal untuk onderdilnya? Kan tidak," pungkas Tulus.