Keberadaan Pelabuhan Marunda Memang Cukup Istimewa, Tapi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Beroperasinya Pelabuhan Marunda sedikit banyak mengurangi beban aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok yang begitu padat.

Keberadaan Pelabuhan Marunda memang cukup istimewa. Pasalnya, infrastruktur tersebut dibangun tanpa menggunakan uang negara sepeser pun.

Bahkan, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menetapkan proyek pembangunan Pelabuhan Marunda tersebut sebagai pilot project alias percontohan proyek infrastruktur yang dibangun dengan sumber biaya non APBN maupun APBD.

Maka dari itu, pelabuhan yang dibangun oleh perusahaan patungan (joint venture) Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Karya Citra Nusantara (KCN) itu masuk daftar proyek strategis nasional.

Adapun KCN merupakan perusahaan kerja sama antara PT Karya Tekhnik Utama (KTU) dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) atau KBN.

Pada 2017 lalu, Kementerian Perhubungan pernah merekomendasikan proyek percontohan tersebut untuk diresmikan Presiden Joko Widodo.

Saat itu, Kemenhub mengajukan surat ke istana agar Presiden Jokowi berkenan meresmikan dermaga I Pelabuhan Marunda, sekaligus meresmikan groundbreaking pembangunan dermaga II dan dermaga III. Rencananya, peresmian itu berlangsung 25 Februari 2017.

Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Begitulah perumpamaan yang seakan menggambarkan situasi saat itu.

Sebelum hari yang ditentukan tiba, Direktur Utama PT KBN (Persero) Sattar Taba bersurat kepada Menteri BUMN Rini Sumarno meminta agar rencana tersebut ditinjau ulang.

Menteri BUMN pun melayangkan surat ke istana untuk meminta penundaan peresmian Pelabuhan Marunda. Dengan adanya surat tersebut, Presiden Jokowi pun urung menghadiri peresmian.

Permintaan penundaan peresmian Pelabuhan Marunda tampaknya tak lepas dari perseteruan antara PT KCN dengan PT KBN.

Pada 2004 lampau, KBN saat itu mencari mitra bisnis untuk membangun Pelabuhan Marunda. Melalui proses tender, PT Karya Tekhnik Utama (KTU) terpilih sebagai pemenang pengembang kawasan C01 Marunda.

Dalam perjanjian kerja sama itu, KTU wajib menyediakan sumber dana dan pembangunan Pelabuhan Marunda yang terdiri dari 3 pier (dermaga), sepanjang 5.350 meter. Selain itu, area pendukung yang perlu dibangun seluas 100 hektar (ha).

Adapun komposisi saham KTU dalam KCN 85 persen, sedangkan KBN memiliki saham 15 persen. Saham KBN tersebut tidak bakal terdelusi apabila terjadi penambahan investasi KTU kepada KCN.

Dengan adanya saham goodwill tersebut, KBN mewakili pemerintah wajib melengkapi perizinan, menyediakan akses jalan dan bibir pantai sepanjang 1.700 meter, dari Cakung Drain hingga Sungai Blencong.

“Konsepnya bahwa negara tidak akan keluar uang sepeser pun dalam pembangunan pelabuhan, murni non APBN dan APBD,” kata Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara, Widodo Setiadi, kepada Kompas.com, Selasa (13/8/2019).

Api dalam sekam

Saat pembangunan dermaga 1 selesai, Direktur Utama KBN Sattar Taba mengajukan perubahan komposisi saham.

Sattar yang dilantik Menteri BUMN saat itu yakni Dahlan Iskan, meminta KBN menjadi pemegang saham mayoritas di KCN, dengan porsi 50,5 persen.

Dengan adanya sengketa saham tersebut, pada 2013 terjadi insiden pemblokiran akses menuju area pembangunan oleh KBN selama empat bulan. Akibatnya, pengoperasian pier 1 dan pembangunan tak bisa berlangsung.

Penutupan akses tersebut membuat KTU menyetujui adendum III, yakni kepemilikan saham KBN dan KTU di KCN masing-masing sebesar 50 persen.

Dalam persetujuan itu, KTU meminta KBN harus melengkapi syarat penambahan modal dalam tenggat waktu 15 bulan.

Sayangnya, KBN tidak bisa memenuhi syarat tersebut hingga batas waktu yang ditetapkan. Pasalnya, penambahan modal tidak disetujui Menteri BUMN dan Gubernur DKI Jakarta sebagai pemilik saham KBN.

Oleh karena itu, pada Desember 2015 KBN dan KTU bertemu dan membahas untuk kembali ke perjanjian awal, yakni mengembalikan komposisi saham KTU sebesar 85 persen dan KBN 15 persen.

Dengan kata lain, ketentuan adendum III batal dengan kelahiran kesepakatan baru, yang dijadikan sebagai adendum IV. Adendum tersebut dibuat oleh Jaksa Pengacara Negara.

Bahkan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menunjuk KCN untuk melakukan konsesi kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhan pada terminal KCN di Marunda. Perjanjian konsesi ini ditandatangani oleh Kemenhub dan KCN pada 16 September 2016.

Perkara konsesi berbuntut panjang. Belakangan, KBN menggugat KCN, KTU, bahkan Kemenhub ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hal yang diperkarakan adalah izin yang diterbitkan Kemenhub untuk KCN.

Perusahaan pelat merah itu merasa wilayah konsesi tersebut adalah haknya, bukan Kemenhub. Pula, penandatanganan yang dilakukan oleh Direksi KCN tak melalui restu Rapat Umum Pemegang Saham. Saat gugatan diajukan, KBN juga memohon kepada pengadilan agar aktivitas di dermaga dihentikan.

Investasi terancam

Pakar hukum maritim Chandra Motik mengatakan sengketa tersebut bakal mengganggu iklim investasi di dalam negeri, khususnya kinerja Pelabuhan Marunda.

Pasalnya, berdasarkan data, pihak investor telah menanamkan modal Rp 3,4 triliun dari total rencana Rp 5 triliun untuk pengembangan Pelabuhan Marunda secara bertahap.

"Kalau begini orang bisa jadi malas investasi di Indonesia," ujarnya dalam Kompas.com (15/8/2019)

Hingga kini, pembangunan pier 2 Pelabuhan Marunda masih berlangsung. Investasi yang mengucur pada proyek strategis nasional itu sudah mencapai RP 3,4 triliun dari total rencana Rp 5 triliun.

Investasi itu dialokasikan untuk membangun 3 dermaga Pelabuhan Marunda secara bertahap.

Investasi di Indonesia

Adanya proyek pembangunan infrastruktur Pelabuhan Marunda sejatinya sejalan dengan kebijakan Presiden Jokowi yang mendorong pembiayaan infrastruktur non APBN.

“Kita harapkan nanti dengan ini saya kira pembiayaan investasi non APBN bisa mempercepat penyelesaian proyek yang ada,” ujar Jokowi dilansir Kompas.com (12/8/2016).

Saat berpidato dalam acara Visi Indonesia di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, pada 14 Juli lalu, Jokowi menegaskan akan membuka peluang investasi seluas mungkin. Pasalnya, investasi yang masuk ke Tanah Air bakal menyerap tenaga kerja.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu tampaknya tak main-main soal investasi. Ia bakal menggelar karpet merah bagi investor dan menebas pihak-pihak yang menghalangi masuknya investasi

"Saya kejar, saya kontrol, saya cek, dan saya hajar kalau diperlukan. Tidak ada lagi hambatan-hambatan investasi karena ini adalah kunci pembuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya," katanya dilansir Kompas.com (14/7/2019).

Berbagai infrastruktur seperti jalan tol, jalur kereta, pelabuhan, maupun bandara perlu dirampungkan dan disambungkan dengan kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), maupun kawasan pariwisata.

Jokowi kembali menegaskan pentingnya investasi bagi Indonesia saat pidato kenegaraan dalam Sidang Bersama DPR-DPD, 16 Agustus 2019.

Indonesia, kata Jokowi, perlu memperbaiki iklim investasi agar bertahan dalam persaingan global.

"Kita harus lebih cepat dan lebih baik dibanding negara-negara tetangga. Investasi harus membuka lapangan kerja baru harus menguntungkan bangsa kita," kata Jokowi di Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (16/8/2019).