Tingkatkan Kualitas SDM, Ini 6 Pokok Hal Baru yang Diusung Jokowi 2020

Pewujudan fokus itu tertuang dalam 6 pokok muatan di Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2020. Adapun 6 pokok muatan itu antara lain:

1. Insentif Perpajakan

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya bakal mengatur insentif perpajakan dalam rangka mendukung peningkatan SDM berdaya saing.

"Insentif perpajakan itu antara lain super deduction untuk kegiatan vokasi dan litbang, mini tax holiday untuk investasi di bawah Rp 500 miliar, dan investment allowance untuk industri pada karya," kata Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Pemanfaatan super deduction misalnya, bakal dipakai oleh Kementrian Perindustrian untuk mendorong pihak swasta membangun politeknik guna menciptakan SDM yang siap kerja.

2. Peningkatan SDM Melalui Perlindungan Sosial

Presiden Jokowi dalam pidatonya di pemilihan umum berjanji bakal meningkatkan kualitas hidup SDM melalui perlindungan dan bantuan sosial, dengan mengeluarkan 3 kartu baru.

Adapun 3 kartu baru tersebut antara lain, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Pra Kerja, dan Kartu Sembako.

"Jadi program KIP ini sebagai perluasan dan penyempurnaan Program Bidik Misi yang menyasar masyarakat kurang mampu, Kartu Pra-Kerja digunakan untuk calon pekerja memilih kursus sehingga mereka bisa kompetitif dan memungkinkan untuk kerja terus sampai pensiun," kata Sri Mulyani.

Sementara, Kartu Sembako sebagai kartu yang digunakan untuk menyalurkan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) ke 15,6 juta kepala keluarga di tahun 2020 mendatang. Anggarannya pun dinaikkan dari Rp 20,4 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp 28,1 triliun sehingga bahan pangan yang didapat lebih bergizi.

"Kalau tahun 2019 hanya beras dan telur, tahun 2020 nanti akan ditambah dengan bahan pangan yang bergizi," ucap Sri Mulyani.

3. Penyelesaian 4 Destinasi Super Prioritas

Di tahun 2020, pemerintah juga mempercepat penyelesaian 4 destinasi pariwisata super prioritad atau yang biasa disebut "Bali Baru". Adapun 4 destinasi super prioritas itu antara lain Wisata Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, dan Mandalika.

Namun, pemerintah tak sendirian mempercepat laju penyelesaian ini. Pihak kementerian, lembaga, dan Pemda juga diperlukan sinerginya.

"Ada 7 Kementrian dan Lembaga yang akan terlibat dalam percepatan ini. Kemen PUPR, Kemenpar, Kemenhub, Kemen LHK, Kemendes PDT, Kemendikbud, dan Bekraf," ucap Sri Mulyani.

4. Penguatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Dalam RAPBN tahun 2020, pemerintah akan menggelontorkan Rp 72 triliun kepada masyarakat desa melalui Program Dana Desa. Pemerintah juga memastikan anggaran untuk daerah dan dana desa akan naik menjadi Rp 858,8 triliun pada 2020.

Jumlah tersebut, kata Sri Mulyani, meningkat 5,4 persen dari perkiraan realisasi tahun 2019. Adapun dana tersebut ditujukan untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat desa sekaligus pengembangan potensi-potensi yang ada di desa.

Sementara untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, DAK fisik juga akan diperkuatkan pada 2 bidang baru pada tahun 2020, yaitu bidang sosial dan transportasi laut.

"Sedangkan pencapaian pemerintah dari tahun 2017-2018 ini, pemerintah telah membangun infrstruktur yang dimanfaatkan dari DAK fisik secara signifikan. Pembangunan jalan sepanjang 17.700 kilometer, pembangunan jembatan 7.800 meter, ruang kelas 14.200 unit, laboratorium sekolah 4.000 unit, dan jaringan irigasi 373.100 hektar," papar Sri Mulyani.

Selain itu, pemerintah berhasil membangun rumah dan peningkatan kualitas rumah sebanyak 112,3 ribu unit, serta rehabilitasi sarana prasarana kesehatan sebanyak 8,6 ribu unit per paket.

5. Dana Abadi

Pemerintah juga merancang soal endowment fund alias dana abadi dalam RAPBN tahun 2020. Di tahun yang akan datang, pemanfaatan hasil investasi dana abadi bakal ditujukan untuk meningkatkan kebudayaan nasional dan peningkatan kualitas perguruan tinggi.

Adapun pemanfaatan hasil investasi dana abadi dimanfaatkan melalui Dana Abadi Kebudayaan, Dana Abadi Perguruan Tinggi, dan penambahan dana abadi riset secara signifikan.

6. Penguatan Neraca Transaksi Berjalan

Seperti diketahui, Neraca Transaksi Berjalan (CAD) Indonesia masih defisit. Untuk itu dalam RAPBN 2020 pemerintah bakal melakukan sejumlah cara untuk memperbaiki CAD baik jangka panjang maupun jangka pendek.

Adapun defisit defisit anggaran akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola hati-hati.

"Utang dikelola melalui kombinasi instrumen yang efisien, di antaranya dengan mempertimbangkan faktor risiko, serta pemanfaatannya secara lebih produktif," ungkap Sri Mulyani.