Bukalapak Ingin UKM yang Transaksi Pakai QRIS Bebas Biaya

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan sistem pembayaran berupa kode Quick Response alias QR code berstandar Indonesia yang diberinama QRIS (Quick Response Indonesian Standard) pada Sabtu (17/8/2019) lalu.

Adapun kode ini disusun oleh BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dengan menggunakan standar internasional EMV Co.1 untuk mendukung interkoneksi semua instrumen sistem pembayaran dalam satu QR code. 

Terkait merchant discount rate (MDR) alias biaya transaksi QRIS, Bank Indonesia juga telah menentukan biayanya.

Untuk merchant reguler, baik untuk MDR on us dan off us, dipatok biaya sebesar 0,7 persen dari transaksi. Sedangkan untuk merchant khusus di sektor pendidikan akan dikenakan biaya sebesar 0,6 persen.

Menanggapi biaya MDR ini, VP of Online to Offline Bukalapak Rahmat Danu Andika menginginkan tidak adanya beban biaya transaksi alias biaya nol untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang melakukan transaksi dengan pelanggannya.

"Kami sih inginnya nol kalau untuk UKM, tapi kan enggak bisa selalu ada biaya yang timbul dalam proses perpindahan uang," kata Rahmat Danu Andika di Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Pasalnya, kata Dika, pendapatan UKM sangat terbatas dan mengalami perputaran modal yang cepat. Apalagi, 1.000 mitra Bukalapak yang menggunakan QRIS terdiri dari warung sembako, tukang cilor, tukang bakso, tambal ban, dan usaha kecil lainnya.

Kendati menginginkan biaya nol, Dika mengaku tetap akan mengikuti biaya yang ditetapkan BI. Namun untuk saat ini, pihaknya belum memungut biaya apapun.

Sebab, saat ini Bukalapak masih dalam tahapan perkenalan penggunaan QR code

"Kami belum menentukan karena masih tahap awal memperkenalkan. Sejauh ini belum dipungut biaya apapun," ujar dia.

Selain itu, Bukalapak juga belum menentukan biaya tersebut akan ditanggung oleh pelanggan atau mitra.

Akan tetapi, bila ke depannya implementasi QR kode meningkatkan transaksi mitra, dia merasa setengah dari beban biaya tak akan mengganggu keuangan mitranya.

"Kita belum memutuskan siapa yang akan bayar, apakah mitra atau pelanggan. Tapi kedepannya kalau pakai QR kode omzet mitra meningkat, saya rasa enggak masalah mitra bayar 0,3 persen misalnya, nanti 0,4 persennya kita cari siapa lagi yang bayar," imbuh Dika.