Kadin Sarankan Ibu Kota Baru Sepenuhnya Pakai Kendaraan Listrik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyarankan pemerintah untuk memfokuskan implementasi kendaraan listrik (electronic vehicle/EV) di calon ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur.

Saran tersebut sejalan dengan keseriusan pemerintah untuk menggarap industri kendaraan listrik dan mendorong percepatannya, dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 dan mempertimbangkan berbagai insentif.

"Sebenarnya itu adalah ide yang sangat baik karena saya pun yang termasuk menyarankan. Ibu kota baru kendaraannya hybrid, thats good. Kenapa enggak mulai kendaraan umum dielektrifikasi di sana?" kata Ketua Kadin Indonesia Rosan Roeslani di Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Roslan menganggap, implementasi ibu kota yang seluruhnya mengguna EV bisa saja terwujud.

Alasannya karena pemerintah masih memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan ibu kota baru, sehingga pembangunan infrastruktur kendaraan listrik dan kesiapan industri bisa dicicil dari sekarang.

"Kalau saya sih menyarankan. Kan waktunya (pemindahan ibu kota) masih ada 5 tahun lagi. Jadi charging station-nya kita bangun dari sekarang. Saya rasa itu akan menjadi suatu terobosan yang luar biasa," jelas Rosan.

Roslan menilai, jika implementasi tersebut berjalan lancar, calon ibu kota baru Indonesia di Kalimantan akan menjadi satu-satunya ibu kota di dunia yang seluruhnya menggunakan kendaraan listrik.

Pun akan dipuji dan dijadikan kota percontohan di seluruh dunia.

"Kita juga ingin ibu kota akan lebih ideal lagi kalau itu semua berbasis elektrik. Wah, benar-benar smart city dan saya rasa ini akan jadi satu-satunya ibu kota di dunia yang berkendaraan EV. Saya rasa kalau kita melakukan terobosan itu, semua dunia akan menguji," ungkap Rosan.

Selain itu, Rosan menuturkan dunia usaha telah memandang positif pemindahan ibu kota, meski jarak ibu kota dengan pusat bisnis yang sejatinya berada di Jakarta akan menjadi lebih jauh.

Namun kata Rosan, hal itu tidak menjadi masalah karena saat ini eranya digital. Misalnya  dalam pengurusan izin usaha, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah mengembangkan Online Single Submission (OSS) sehingga perizinan usaha tak perlu bertemu secara fisik.

"Saya rasa izin sudah enggak masalah lagi, di BKPM kan sudah ada OSS. Apalagi dengan kemajuan teknologi ini saya rasa izin seharusnya bisa jauh lebih mudah, lebih transparan, dan accessible," pungkasnya.