Ibu Kota Baru Berpotensi Genjot Eskpor dan Tarik Investasi Asing Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemindahan ibu kota yang rencananya bakal dimulai tahun 2020 rupanya bakal membuat potensi ekspor dan investasi asing berkembang.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Ekonom Makro Bahana Sekuritas Putera Satria Sambijantoro.

Namun, perkembangan ini harus dibarengi dengan peningkatan pembangunan maupun perbaikan infrastruktur di daerah tersebut.

"Jadi jika pembangunan infrastruktur di sana ditingkatkan untuk pembangunan ibukota, ekspor disana semakin bisa berkembang. Perbaikan infrastruktur di sana juga bisa untuk menarik investasi asing baru, terutama dalam industri pemrosesan komoditas (value added mining sector)," kata Satria kepada Kompas.com beberapa waktu lalu.

Adapun tahun lalu, nilai ekspor Kalimantan Timur mencapai 10,3 miliar dollar AS, tertinggi ketiga setelah Jawa Barat sebesar 16,87 miliar dollar AS, dan Jawa Timur senilai 10,59 miliar dollar AS.

Selain mampu mengembangkan eskpor dan menarik investasi asing masuk, Satria mengatakrealokasi ibu kota baru juga berpotensi membuka sektor jasa dan potensi pasar baru provinsi non-Jawa.

Pasalnya kata Satria, Kalimantan Timur adalah provinsi terterkaya kedua di Indonesia setelah  DKI Jakarta. PDB per kapita riil berada di angka 9.465 dollar AS.

"Provinsi tersebut memiliki tingkat pengangguran yang tinggi. Bahkan tertinggi keempat di Indonesia, dengan 6,66 persen warganya menganggur. Jadi kami pikir rencana ini positif untuk membuka sektor jasa dan potensi pasar baru provinsi non-Jawa," terangnya.

Kemungkinan defisit fiskal bertambah

Selain itu, dengan asumsi pembiayaan ibu kota baru 80-20 pemerintah-swasta, Satria memperkirakan pemerintah perlu mengalokasikan dana sekitar Rp 93,5 triliun.

Angka ini bakal menambah defisit fiskal 0,15 persen setiap tahun dengan asumsi persebaran berjangka waktu 5 tahun.

"Dengan asumsi anggaran ini tersebar dalam jangka waktu 5 tahun, kemungkinan bakal ada tambahan defisit fiskal 0,15 persen dari jumlah defisit fiskal setiap tahun," ucapnya.

Satria mengatakan, anggaran realokasi modal Indonesia juga lebih tinggi ketimbang Korea Selatan (Seoul ke Sejong mulai tahun 2005, seharga 9,7 miliar dollar AS) dan Malaysia (Kuala Lumpur ke Putrajaya mulai tahun 1996, seharga 8,0 miliar dollar AS).