Jawab Tantangan Industri 4.0, Kemnaker Keluarkan Berbagai Kebijakan

KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri mengatakan, dalam bidang ketenagakerjaan, Revolusi Industri 4.0 membawa berbagai dampak dan tantangan yang harus diantisipasi.

Dia menjelaskan, akan ada beberapa pekerjaan lama yang hilang. Namun, diprediksi akan muncul sekitar 3,7 juta pekerjaan baru.

"Dunia industri akan mengalami disrupsi dan kolaborasi beberapa jenis platform baru, sehingga menghasilkan jenis industri baru. Hal ini berdampak pada jenis pekerjaan dalam industri tersebut," kata Hanif.

Karena hal itu, hingga saat ini pemerintah terus mempersiapkan tenaga kerja Indonesia agar mampu beradaptasi, berdaya saing, dan bertahan di tengah perubahan dunia kerja.

Untuk itu, dia menegaskan, di era global Revolusi Industri 4.0 saat ini, sumber daya manusia (SDM) kompeten dan berdaya saing tinggi menjadi syarat mutlak untuk dapat menghadapi persaingan global yang semakin ketat.

Di sisi lain, kata Hanif, pemerintah sesungguhnya juga melihat peluang terciptanya lapangan kerja baru pada era Revolusi Industri 4.0.

Oleh karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan akses dan mutu pelatihan vokasi guna menyiapkan SDM kompeten dan berdaya saing.

"Pengembangan kompetensi SDM menjadi sangat strategis dan harus dilakukan pemerintah bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat untuk tujuan lebih produktif," kata Menaker.

Hal itu dia sampaikan saat memberikan sambutan di acara Musyawarah Nasional XIII Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) 2019 di Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (7/9/2019).

Berbagai kebijakan Kemnaker

Hanif mengatakan, kebijakan yang telah dilakukan adalah menetapkan pelatihan kerja berbasis kompetensi yang inklusif atau tidak mempersyaratkan (batasan) usia maupun latar belakang pendidikan.

Tujuannya agar masyarakat mempunyai akses atau kesempatan untuk memiliki skill atau keterampilan.

Ada juga program ‘3R’, yaitu re-orientasi, revitalisasi dan re-branding Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah.

Program itu ditujukan untuk mempercepat dan masifikasi produksi SDM kompeten di berbagai bidang kejuruan prioritas, sekaligus meningkatkan relevansi keluaran BLK sesuai kebutuhan pasar kerja.

"Kejuruan di berbagai BLK pun telah disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja di era Revolusi Industri 4.0,” ujar dia dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (7/9/2019).

Misalnya, kata Hanif, kejuruan menjahit yang telah ditingkatkan menjadi kejuruan fashion technology. Jurusan ini bukan hanya melatih peserta agar terampil menjahit, tetapi terampil mendesain, memproduksi, hingga memasarkan produk yang dibuat.

Ada pula program 'Triple Skilling', yaitu skilling, up-skilling, dan re-skilling. Skilling merupakan pelatihan bagi calon tenaga kerja yang belum siap untuk bekerja.

Program itu merupakan bridging program akibat lulusan pendidikan formal yang tidak sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan di dunia usaha atau industri.

Kemudian up-skilling merupakan pelatihan bagi pekerja yang ingin meningkatkan kompetensi ataupun karirnya.

Selanjutnya re-skilling, yakni pelatihan bagi pekerja yang terdampak pemutusan hak kerja (PHK) atau kehilangan pekerjaan, maupun alih profesi (karir baru), sehingga tetap bisa mendapatkan pekerjaan.

Kebijakan lainnya, imbuh hanif, yaitu program Pemagangan Nasional berdasarkan jabatan kerja, yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, pada 23 Desember 2016.

Ada juga program Pemagangan Luar Negeri yang dilaksanakan bersama perusahaan-perusahaan luar negeri melalui kerja sama dengan Sending Organization (IM Japan, Shikamachi, dll).

Melalui program itu diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat mengembangkan dan memacu dirinya untuk memenuhi standar internasional, sehingga mampu bersaing di pasar global.

"Kami juga ada program BLK Komunitas merupakan langkah terobosan untuk mempercepat peningkatan kompetensi SDM Indonesia dengan meningkatkan aksesibilitas pelatihan bagi masyarakat yang bertempat tinggal cukup jauh dari lokasi lembaga pelatihan kerja," pungkasnya.