Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Gunakan Dana Non APBN, KCN Lanjutkan Pembangunan Pelabuhan Marunda

KOMPAS.com - Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara (KCN) Widodo Setiadi mengungkapkan, pembangunan seluruh dermaga pelabuhan Marunda akan tetap dilaksanakan hingga selesai dengan menggunakan dana non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Widodo mengatakan, langkah itu sesuai dengan rekomendasi yang diberikan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Surat rekomendasi tersebut ditujukan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Gubernur DKI Jakarta sebagai pemegang saham KBN, pada Jumat (3/11/2017).

Melalui rekomendasinya, Kemenko Polhukam menjelaskan, pembangunan pelabuhan Marunda oleh KCN harus tetap berjalan demi kepastian investasi PT Karya Teknik Utama (KTU).

Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (10/9/2019) dijelaskan, KTU merupakan pemegang 85 persen saham KCN. Sementara itu, 15 persen saham lainnya dimiliki oleh PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).

Tak hanya itu, dalam rekomendasi tersebut juga dijelaskan, bibir pantai yang direvitalisasi untuk membangun pier 1 hingga 3 adalah aset KCN.

Rekomendasi serupa diberikan pula oleh Satgas Percepatan Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi dalam kelompok kerja (Pokja) IV, yang menyatakan pembangunan pelabuhan Marunda oleh KCN adalah proyek strategis nasional.

Aktivitas bongkar muat berkurang

Selain itu, menurut Widodo, pelaksanaan pembangunan pelabuhan tetap dilaksanakan agar aktivitas bongkar muat barang tidak terganggu.

“Adanya perbedaan pendapat antar pemegang saham telah menyebabkan aktivitas bongkar muat barang menjadi terganggu dan berkurang hingga 60 persen,” ujar Widodo, Selasa (3/9/2019).

Hal itu, lanjut Widodo, tentunya akan mempengaruhi omzet dan fee konsesi yang dibayarkan kepada negara.

Sesuai peraturan, KCN wajib membayar fee konsesi sebesar 5 persen dari pendapatan bruto perusahaan, atau sekitar Rp 5 miliar setiap tahunnya.

Fee yang dibayarkan KCN merupakan fee terbesar kedua dari total 19 pelabuhan dengan skema konsesi. Rata-rata pelabuhan lainnya membayar konsesi sebesar 2,5 persen dari pendapatan bruto.

“Skema konsesi harus dilaksanakan karena kami tunduk kepada perundang-undangan dibidang kepelabuhanan yang berada di bawah wewenang kementerian perhubungan,” paparnya.

Hal itu sesuai dengan Undang-undang UU No. 17 Tahun 2008, tentang pelayaran sebagai persyaratan untuk sebuah Badan Usaha Pelabuhan (BUP) agar dapat terus melakukan kegiatan jasa kepelabuhanan. Hasil konsesi yang diperoleh otoritas pelabuhan merupakan pendapatan negara.

https://money.kompas.com/read/2019/09/10/153000326/gunakan-dana-non-apbn-kcn-lanjutkan-pembangunan-pelabuhan-marunda

Terkini Lainnya

Gairahkan Kreativitas Anak Bangsa, Bank Mandiri Gelar Gala Fashion Night: Wanita Indonesia Mandiri

Gairahkan Kreativitas Anak Bangsa, Bank Mandiri Gelar Gala Fashion Night: Wanita Indonesia Mandiri

Whats New
Sri Mulyani, Airlangga, dan Tim Prabowo Tampil Bersama, Chatib Basri: Berikan Kejelasan Kepada Pasar

Sri Mulyani, Airlangga, dan Tim Prabowo Tampil Bersama, Chatib Basri: Berikan Kejelasan Kepada Pasar

Whats New
Wanti-wanti IMF Terhadap APBN Pemerintahan Baru

Wanti-wanti IMF Terhadap APBN Pemerintahan Baru

Whats New
Harga Emas di Pegadaian 25 Juni 2024

Harga Emas di Pegadaian 25 Juni 2024

Spend Smart
Rupiah Menguat, Simak Kurs Dollar AS di BCA hingga BNI

Rupiah Menguat, Simak Kurs Dollar AS di BCA hingga BNI

Whats New
IHSG Awal Sesi Melemah, Rupiah Lanjut Menguat

IHSG Awal Sesi Melemah, Rupiah Lanjut Menguat

Whats New
Naik Rp 8.000, Simak Rincian Harga Emas Antam Terbaru Selasa 25 Juni 2024,

Naik Rp 8.000, Simak Rincian Harga Emas Antam Terbaru Selasa 25 Juni 2024,

Spend Smart
Bahan Pokok Selasa 25 Juni 2024: Harga Telur Naik, Cabai Merah Keriting Turun

Bahan Pokok Selasa 25 Juni 2024: Harga Telur Naik, Cabai Merah Keriting Turun

Whats New
Lowongan Kerja PNM Grup, Terbuka untuk 'Fresh Graduate'

Lowongan Kerja PNM Grup, Terbuka untuk "Fresh Graduate"

Work Smart
IHSG Masih 'Sideways', Simak Analisis dan Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Masih "Sideways", Simak Analisis dan Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Bank Dunia Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Awal Pemerintahan Prabowo-Gibran 5,1 Persen

Bank Dunia Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Awal Pemerintahan Prabowo-Gibran 5,1 Persen

Whats New
Pajak untuk Subsidi Pendidikan dan Kesehatan

Pajak untuk Subsidi Pendidikan dan Kesehatan

Whats New
Wall Street Mayoritas Merah, Dow Jones Malah Melaju 260 Poin

Wall Street Mayoritas Merah, Dow Jones Malah Melaju 260 Poin

Whats New
Kala Sri Mulyani, Airlangga, dan Tim Prabowo Tampil Bersama Jawab Kekhawatiran Investor

Kala Sri Mulyani, Airlangga, dan Tim Prabowo Tampil Bersama Jawab Kekhawatiran Investor

Whats New
[POPULER MONEY] Anggaran Makan Bergizi Gratis 2025 Capai Rp 71 Triliun | Anggaran Negara Catat Defisit Pertama

[POPULER MONEY] Anggaran Makan Bergizi Gratis 2025 Capai Rp 71 Triliun | Anggaran Negara Catat Defisit Pertama

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke