Kementan Siapkan Kaltara Jadi Penopang Kebutuhan Pangan Ibu Kota Baru

Hal tersebut dikatakan Inspektur Jenderal Kementan Justan Riduan Siahaan saat menghadiri penutupan Pekan Daerah (PEDA) II Petani dan Nelayan Kaltara di Kabupaten Bulungan, Kamis (12/9/2019).

"Ini merupakan langkah strategis guna menyediakan pangan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) secara berdaulat atau tanpa impor," ucap dia sesuai keterangan rilis yang Kompas.com terima.

Justan mengatakan, ada tiga kabupaten yang ditunjuk sebagai penghasil pangan, yakni Kabupaten Bulungan, Malinau dan Nunukan.

Mengenai konsep pengambangannya, imbuh dia, Kementan akan mengaplikasikan sistem klaster yang mana setiap kabupaten memiliki tugasnya masing-masing.

Kabupaten Bulungan dan Nunukan misalnya, Kementan menginginkan wilayah ini sebagai sentra produksi padi, cabai dan bawang merah.

Sementara itu, untuk Kabupaten Malinau akan fokus pada produksi jagung dan juga padi.

"Bukan berarti kabupaten yang tidak ditunjuk akan kami (Kementan) hiraukan, tetap akan dibantu dalam urusan pertanian," ujar Justan.

Dalam realisasinya, Justan mengimbau kepada para kepala dinas untuk senantiasa aktif dan saling bekerjasama dengan seluruh pihak, termasuk legislatif.

"Mari kita bersinergi membangun pertanian di Kaltara sehingga mampu menjadi penyangga pangan Ibu Kota baru," sambung Justan.

Kinerja Sektor Pertanian

Pada kesempatan yang sama, Justan turut menyinggung kinerja Kementan selama lima tahun pemerintahan Presiden Jokowi yang dinilainya baik.

"Meski anggaran Kementan tahun 2014 sampai 2019 trennya terus turun, yakni 33,65 persen, ekspor sektor pertanian dan produk domestic bruto (PDB) pertanian meningkat," terang Justan.

Melansir data Badan Pusat Statistik (BPS), lanjut dia, rata-rata kenaikan ekspor pertanian per tahun sebesar 2,4 juta ton dan tercatat selama lima tahun terakhir ekspor naik 9 juta ton.

"Pada 2013 total ekspor hanya 33 juta ton, namun di tahun 2018 mencatat nilai tertinggi yakni 42,5 juta ton. Perihal PDB, dari target 3,5 persen, Kementan mampu menembus 3,7 persen," jelas Justan.

Justan melanjutkan, Kementan juga mampu menurunkan inflasi bahan makanan secara signifikan, yakni dari 10,57 persen pada 2014 menjadi 1,69 persen di 2018.

"Penduduk miskin di pedesaan menurun dari 14,17 persen pada 2014 menjadi 13,2 persen pada 2018," sambung Justan.

Investasi sektor pertanian pun meningkat tajam, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, dari Rp 29,3 triliun pada 2013, melonjak drastis di 2018 menjadi Rp 61,6 triliun sehingga naik 110 persen.

Lebih jauh Justan menerangkan, prestasi Kementan juga terjadi dalam hal pengelolaan keuangan.

Kedua lembaga negara yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara bergantian memberikan penghargaan.

"BPK memberi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Kementan tiga tahun berturut-turut (2016, 2017, 2018) atas pemeriksaan penggunaan anggaran. Kementan pun mendapat penghargaan anti gratifikasi dua kali (2017 dan 2018) dari KPK," tutup Justan.