Fintech Solusi Inklusi Keuangan di Kawasan Terluar dan Terpencil

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyoroti nasih rendahnya jumlah orang dewasa yang memiliki rekening tabungan di perbankan.

Dia pun berharap, keberadaan teknologi finansial (financial technology/fintech) bisa menjadi terobosan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan terutama di daerah terpencil.

Pasalnya, dia mengungkapkan, berdasarkan data Global Findex 2017, hanya 48,9 persen penduduk dewasa Indonesia yang memiliki rekening perbankan.

Sementara berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2016, sebanyak 68,7 persen penduduk Indonesia yang memiliki akses terhadap layanan perbankan.

"Artinya, masih banyak penduduk dewasa yang tidak memiliki rekening atau bahkan tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan. Masyarakat membutuhkan layanan yang aman, mudah dan terjangkau, dan itu bisa didorong oleh keberadaan teknologi," ujar Darmin ketika memberikan paparan dalam Indonesia Fintech Summit Expo di JCC Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Adapun Darmin memaparkan, layanan fintech baik dari segi sistem pembayaran maupun layanan keuangan lain mampu mengisi kekosongan yang tidak bisa diisi perbankan.

Besaran persentase dari segmen yang tak bisa dijangkau oleh bank tersebut mencapai 70 persen dari keseluruhan portofolio industri fintech.

Darmin mengatakan, keberadaan fintech diharapkan mampu memberikan layanan keuangan kepada penduduk di kawasan terluar dan terpencil Indonesia, selain itu juga mempercepat rencana pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia yang ditargetkan mencapai 75 persen tahun ini.

Selain itu, fintech juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas perlindungan konsumennya.

"Fintech diharapkan juga memiliki akses langsung terhadap sektor riil yang juga mengadopsi teknologi," ujar dia.

Darmin mengatakan, fintech memberikan optimisme kepada Indonesia yang memang sedang meningkatkan gross domestic saving yang saat ini baru 31 persen.

Angka tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Thailand yang mencapai 34 persen, juga China dan Singapura yang sudah mencapai 46 persen.