Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Millenial Susah Dapat KPR, Apa Penyebabnya?

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom senior Aviliani mengatakan, salah satu penyebab generasi milenial sulit mendapat persetujuan kredit pemilikan rumah (KPR) lantaran banyak dari mereka yang bekerja di sektor informal.

Dengan demikian, mereka tidak memiliki surat keterangan (SK) gaji yang menjadi salah satu syarat untuk bisa mendapat kucuran KPR.

Padahal, pasar milenial cukup besar dan bisa menjadi ceruk untuk perbankan mengucurkan penyaluran KPR.

"Anak milenial itu kecenderungannya itu tidak mau menjadi sektor formal, bahkan mereka menjadi sektor informal," ujar dia di Jakarta, Kamis (18/10/2019).

Sehingga menurut dia, pihak perbankan pun perlu untuk menyesuaikan berbagai syarat KPR tersebut dengan menyesuaikan melalui besaran jumlah dana di rekening nasabah sekaligus rata-rata penghasilan nasabah yang bersangkutan.

"Maka tidak bsia lagi tidak relevan dengan SK gaji tapi bagaimana tanggungjawab mereka melalui rekening bank jadi berapa rata rata penghasilannya," lanjut dia.

Aviliani menilai, perbankan dengan perusahaan penyedia jasa keuangan berbasis teknologi (financial technology/fintech) bisa berkolaborasi untuk menyalurkan pembiayaan dengan sumber pendanaan dari bank dan penyaluran melalui fintech.

Langkah tersebut perlu dilakukan untuk menyiasati persyaratan gaji yang diwajibkan oleh bank. Pasalnya, fintech memiliki sistem kredit scoring, tanpa perlu persyaratan gaji.

Tak hanya soal persyaratan, produk-produk KPR perbankan juga harus mulai bergeser.

Pasalnya, meski tingkat keinginan untuk pemilikan rumah millenial masih tinggi, namun tipe rumah yang mereka inginkan bukan lagi rumah-rumah besar.

Dia menilai, harga rumah di kisaran ratusan juta hingga Rp 1 miliar merupakan kisaran harga yang paling tepat untuk pasar milenial.

Rumah-rumah yang diminati generasi ini biasanya adalah rumah yang minimalis, dan dekat dengan akses transportasi umum.

"Biasanya milenial mereka suka yang dekat stasiun, jadi perumahan harus mengikuti karena kalau tidak, ada yang laku ada yang tidak laku nanti," ujar dia.

"Jadi sebaiknya seperti yang milenial inginkan, sesuaikan dengan yang mereka mau, misalnya (tipe rumahnya) yang high rise ketimbang landed. Jadi harus disesuaikan," jelas Aviliani.

https://money.kompas.com/read/2019/10/18/125000626/millenial-susah-dapat-kpr-apa-penyebabnya-

Terkini Lainnya

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke