Kepala Bappenas Pamerkan Capaian Jokowi-JK Selama 5 Tahun

Mulai dari kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran, menjadi salah satu faktor yang membaik di era Jokowi jilid 1.

Menurut Bambang, di era pemerintahan Jokowi-JK, tingkat kemiskinan turun dari 11,3 persen menjadi 9,4 persen.

Tak hanya itu, rasio gini yang menunjukkan tingkat ketimpangan pun membaik dari semula di angka 0,406 menjadi 0,382, dan tingkat pengangguran terbuka 5,7 persen menjadi 5,0 persen.

“Pemerintahan Pak Jokowi dimulai akhir tahun 2014 di tengah-tengah kondisi global yang terus mengalami gejolak trend penurunan harga komoditas yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019. Namun seiring berjalannya waktu, sejumlah hasil nyata berhasil dicapai," ujar Bambang dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (19/10/2019).

Sementara itu saat ditanya mengenai fokus pembangunan di periode kedua Pemerintahan Jokowi, Kepala Bappenas menjelaskan bahwa Presiden Jokowi akan mendorong lebih peran investasi dan ekspor serta mengurangi ketergantungan pada komoditas.

“Pengembangan industri berbasis manufaktur akan menjadi prioritas utama Presiden Jokowi pada tahun 2020 hingga 2024,” kata Bambang.

Pertumbuhan Ekonomi Stabil

Di sisi lain, menurut pengamat ekonomi Hendri Saparini, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat stabil dan solid di kisaran 5 persen.

Padahal, pertumbuhan ekonomi negara lainnya seperti China dan India mengalami penurun yang lebih dalam dari kisaran 8 persen menjadi 6 persen.

“Saya rasa ini sebuah apresiasi kepada Pemerintah Presiden Joko Widodo, bahwa kondisi global yang sulit, namun pertumbuhan ekonomi tetap dijaga stabil dan kualitas pembangunan yang ditunjukkan dengan tingkat kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran terus membaik,” kata Hendri.

Sedangkan pengamat ekonomi Bank Mandiri, Dendi Ramdani mengapresiasi penurunan tingkat kemiskinan ini berhasil dicapai oleh Pemerintah pada saat ekonomi global melambat.

“Efektifitas ini ditunjukkan dengan peningkatan akses rakyat kepada kebutuhan dasar, seperti peningkatan akses air minum dari 59,22 persen di tahun 2015 menjadi 72,79 persendi tahun 2019, peningkatan sanitasi layak dari hanya 46,63 persen menjadi 74,34 persen sepanjang 2015-2019,” ujar dia.