Salin Artikel

Jokowi Ingin Pangkas Eselon, Perhatikan Hal Ini

Peneliti CIPS Pingkan Audrine mengatakan, rencana Presiden Jokowi untuk memangkas jumlah eselon di kementerian juga perlu dijelaskan lebih rinci.

“Saya rasa perlu diperhatikan juga tupoksi yang dimiliki dari eselon-eselon yang nantinya dihilangkan. Apakah tupoksinya akan dipadatkan, berubah atau bagaimana? Karena tadi Pak Presiden pun juga menyampaikan akan membuka pos-pos jabatan fungsional menggantikan eselon yang dipangkas,” ucap dia seperti dikutip dari Antara, Minggu (20/10/2019).

Menurut dia, selain perlu dijelaskan lebih rinci dan disosialisasikan ke kementerian, rencana pemangkasan eselon pun tampak terlalu dini.

Pasalnya, daftar kementerian dan menteri yang akan mengisi kabinet di periode kedua baru akan diumumkan Senin (21/10/2019) ini.

Lebih lanjut, Pingkan mengatakan penyederhanaan birokrasi untuk mendorong investasi memang diperlukan.

Indonesia pun saat ini sudah memiliki sistem National Single Window dan Online Single Submission (OSS) yang membantu proses penyederhanaan birokrasi serta mengintegrasikan pelayanan yang diberikan dari kementerian kementerian/lembaga terkait.

“Kemudahan dalam hal birokrasi di lapangan seperti ini yang saya rasa perlu jadi fokus pemerintah. Kita sudah ada modal dengan memiliki sistem digitalisasi seperti OSS dan National Single Window yang juga terintegrasi dengan ASEAN Single Window, namun masih belum optimal pelaksanaannya di lapangan dan di daerah,” katanya.


Pemerintah lanjut Pingkan, juga perlu memperhatikan administrasi perbatasan yang sangat berkait erat dengan birokrasi yang berbelit sehingga cukup menghambat investasi.

Administrasi perbatasan yang dimaksud, misalnya, yakni terkait pengurusan izin masuk barang perdagangan di pelabuhan di Indonesia yang masih memakan waktu hingga 80 jam.

Berdasarkan Indeks Global Keterbukaan Ekonomi yang baru dilansir The Legatum Institute, Indonesia menduduki peringkat 87 dari 157 negara untuk urusan administrasi perbatasan.

“Angka ini jauh di bawah Thailand, Singapura dan Malaysia yang masing-masing hanya membutuhkan waktu 29 jam, 12 jam dan 33,5 jam seperti data yang dilansir dari laporan World Bank Doing Business tahun ini,” sebutnya.

https://money.kompas.com/read/2019/10/21/104000126/jokowi-ingin-pangkas-eselon-perhatikan-hal-ini

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Ini, Nasabah Gagal Bayar AJB Bumiputera Bakal Geruduk Istana

Hari Ini, Nasabah Gagal Bayar AJB Bumiputera Bakal Geruduk Istana

Whats New
Siapa yang Memasak Makan Malam Adam Smith?

Siapa yang Memasak Makan Malam Adam Smith?

Whats New
Bitcoin dan Ethereum Menguat, Cek Harga Kripto Hari Ini

Bitcoin dan Ethereum Menguat, Cek Harga Kripto Hari Ini

Spend Smart
Penurunan Pendapatan Snap Picu Aksi Jual, Wall Street Ditutup di Zona Merah

Penurunan Pendapatan Snap Picu Aksi Jual, Wall Street Ditutup di Zona Merah

Whats New
Kenapa Minyak Goreng Curah Rp 14.000 Per Liter Masih Sulit Ditemukan? Ini Jawaban Kemenperin

Kenapa Minyak Goreng Curah Rp 14.000 Per Liter Masih Sulit Ditemukan? Ini Jawaban Kemenperin

Whats New
Kemenperin Sebut Subsidi Minyak Goreng Curah Bakal Dicabut Mulai 31 Mei 2022

Kemenperin Sebut Subsidi Minyak Goreng Curah Bakal Dicabut Mulai 31 Mei 2022

Whats New
Berapa Gaji PPPK Guru dan Tunjangannya Setiap Bulan?

Berapa Gaji PPPK Guru dan Tunjangannya Setiap Bulan?

Work Smart
Cara Mencari Kantor BPJS Ketenagakerjaan Terdekat dengan Mudah

Cara Mencari Kantor BPJS Ketenagakerjaan Terdekat dengan Mudah

Whats New
Pefindo Sematkan Peringkat idAAA Untuk Mitratel

Pefindo Sematkan Peringkat idAAA Untuk Mitratel

Rilis
Tingkat Pengangguran 18 Persen, Google Indonesia Siapkan Beasiswa Data Analis untuk 10.000 Orang

Tingkat Pengangguran 18 Persen, Google Indonesia Siapkan Beasiswa Data Analis untuk 10.000 Orang

Work Smart
Bos Semen Indonesia Sebut Proyek IKN Nusantara Berpotensi Serap 21 Juta Ton Semen

Bos Semen Indonesia Sebut Proyek IKN Nusantara Berpotensi Serap 21 Juta Ton Semen

Whats New
PTBA Tebar Dividen Senilai Rp 7,9 Triliun, 100 Persen dari Laba Bersih di 2021

PTBA Tebar Dividen Senilai Rp 7,9 Triliun, 100 Persen dari Laba Bersih di 2021

Whats New
Syarat dan Cara Gadai Emas di Pegadaian dengan Mudah

Syarat dan Cara Gadai Emas di Pegadaian dengan Mudah

Earn Smart
Bahas Revisi UU LLAJ, YLKI Usulkan Pemerintah Pungut Dana Preservasi Jalan Ke Kendaraan Pribadi

Bahas Revisi UU LLAJ, YLKI Usulkan Pemerintah Pungut Dana Preservasi Jalan Ke Kendaraan Pribadi

Whats New
Status Ojol Tak Perlu Dilegalkan, INSTRAN: Ojol Hanya Sementara hingga Transportasi Umum Membaik

Status Ojol Tak Perlu Dilegalkan, INSTRAN: Ojol Hanya Sementara hingga Transportasi Umum Membaik

Whats New
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.