Pidato Jokowi Banyak Soroti Ekonomi, Hipmi Bilang Itu Warning

Mardani mengatakan, isi pidato tersebut kebanyakan membahas soal kondisi ekonomi terkini dan visinya lima tahun ke depan.

“Dari Hipmi kita apresiasi, sebab hampir seluruh pidato isinya ekonomi. Intinya Presiden ingin sampaikan economy first-lah kira-kira ,” ujar Mardani dalam keterangan tertulis, Senin (21/10/2019).

Maming mengaku cukup terkejut porsi pembahasan soal ekonomi dalam pidato jauh lebih besar ketimbang masalah lain yang tak kalah penting seperti pendidikan, ideologi, keamanan, dan politik.

Dari awal pidato hingga akhir, Jokowi lebih banyak bicara soal tantangan perekonomian dengan terminologi dan ilustrasi yang mudah ditangkap milenial.

“Lebih tepatnya soal daya saing birokrasi, Produk Domestik Bruto, inovasi, produktifitas, SDM, regulasi, dan transformasi ekonomi nasional,” kata Maming.

Pidato itu, kata Maming, nampaknya ditujukan kepada tim ekonomi kabinet kerja jilid 2 yang rencananya diumumkan hari ini.

Menurut dia, hal itu menunjukkan perhatian presiden akan masalah ekonomi yang tengah tertekan ekonomi global akibat perang dagang

“Jadi ini warning dari Presiden, agar kabinet baru nantinya paradigmanya sama dengan Presiden. Jangan sampai menteri-menteri baru, utamanya menteri-menteri ekonomi malah punya paradigmanya sendiri-sendiri. Presiden ingin lari kencang, jangan sampai menterinya sibuk ngerem,” kata Maming.

Salah satu poin yang disinggung Jokowi dalam pidatonya yakni penyederhanaan regulasi untuk mempermudah investasi masuk.

Pemerintah juga akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang yang dibutuhkan saat ini, yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

Maming berharap semangat Jokowi tersebut mampu dicerna menteri ekonominya dengan baik dan tak menambah regulasi yang mempersulit dunia usaha.

Sebab, salah satu alasan ekonomi pada periode sebelumnya hanya tumbuh disekitar 5 persenan secara tahunan, disebabkan beberapa kementerian malah menambah regulasi baru yang menjadi disinsentif bagi dunia usaha.

Akibatnya, sektor privat susah berkembang.

“Tidak usah kita sebutkan kementeriannya. Tapi hasilnya jelas. Target-target susah tercapai. Sebab ada regulasi yang bertentangan dengan paket-paket kebijakan Presiden,” kata Maming.