Dapat Tambahan Tugas Baru, Ini Profil Luhut Binsar Pandjaitan

Di periode keduanya ini, Luhut diminta Presiden untuk kembali mengurus masalah kemaritiman dalam rangka Indonesia menjadi poros maritim dunia. Selain itu juga mengatasi masalah hambatan-hambatan investasi.

Menduduki kursi menteri memang bukan barang baru bagi Luhut. Sebelum masuk dalam Kabinet Kerja, Luhut Pandjaitan pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2000 - 2001 saat Abdurrahman Wahid menjabat sebagai Presiden RI 1999 - 2001.

Sebelum menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan, ia menjabat Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura.

Pria yang mengawali karir di kemiliteran ini pada akhir 2014 hingga pertengahan 2015 menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan di era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang pertama.

Hingga kemudian, Agustus 2015 ia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno

Dalam reshuffle Kabinet Kerja pada tanggal 27 Juli 2016, dia diangkat menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman menggantikan Rizal Ramli.

Selain berkarier di pemerintahan, Luhut juga memiliki bisnis di bidang energi dan pertambangkan. Tahun 2004, dia merintis bisnis di bidang energi dan pertambangan melalui perusahaan yang dia dirikan, PT Toba Sejahtera Group.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Menko Maritim, Luhut kerap menjadi sorotan. Dia pun kental dengan sebutan 'Menteri Segala Urusan'.

Kerap memberikan tanggapan-tanggapan atas kritik kepada Jokowi, hingga menjadi Ketua Panitia IMF Wolrd Bank yang diadakan di Bali tahun lalu, membuat Luhut terlihat begitu sibuk menyelesaikan berbagai hal. Dia pun tak jarang adu pendapat dengan rekanan menterinya kala itu, salah satunya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Adapun dalam pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan kemarin Selasa (22/10/2019), Luhut mengatakan diberi mandat oleh Jokowi untuk menjalankan tugas di bidang maritim dan investasi.

Beberapa hal yang ditargetkan Jokowi ialah meningkatkan investasi di bidang energi dan petrokimia. Di sektor petrokimia, Jokowi meminta Luhut mempercepat produksi B20 hingga menjadi B30 agar mengurangi impor minyak.

Luhut juga mengatakan, Jokowi meminta kesuksesan di pembangunan kompleks industri yang terintegrasi, seperti di Morowali, Sulawesi Tengah, diduplikasi di daerah lain.

"Sekarang ada Morowali dan kami tawarkan ke Amerika untuk melihat hydro power Kayan (Kalimantan Utara) dengan industrial estate yang besarnya sampai 50.000 hektar," ujar Luhut.

"Itu integrated industry yang terbesar. Akan kami selesaikan dalam lima tahun dan itu keinginan presiden dan kami akan kerja keras untuk itu," kata dia.

Adapun pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dalam RAPBN 2020 sebesar Rp 350,79 miliar. Anggaran tersebut naik Rp 79,25 miliar dari struktur program dan anggaran (SPA) yang diusulkan pada 22 Juli 2019 lalu yakni Rp 271,54 miliar.