"Roadmap" SDGs Menuju 2030, Peta Jalan untuk Kemajuan Indonesia

KOMPAS.com - Indonesia bertekad untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Pasalnya, Indonesia adalah salah satu negara yang turut membidani kelahiran SDGs.

Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 menunjukkan komitmen negara dan seluruh elemen bangsa melaksanakan SDGs.

“Sesuai peraturan itu, presiden sebagai kepala negara juga memimpin sendiri pelaksanaan SDGs secara inklusif,” kata Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Arifin Rudiyanto, dalam pernyataan tertulis, Kamis (31/10/2019).

SDGs sesuai dan selaras dengan prioritas agenda pembangunan Indonesia.

Bahkan, ia melanjutkan, parameter-parameter SDGs yang begitu sistematis dan terukur sangat membantu berjalannya Nawacita.

Oleh karena itu, tak mengherankan bila SDGs telah diarusutamakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), baik periode 2015-2019 maupun dalam draf RPJMN 2020-2024.

“Artinya, bagi Indonesia melaksanakan SDGs berarti melaksanakan agenda pembangunan nasional, serta sekaligus memenuhi komitmen global dalam perspektif bebas dan aktif,” kata Ketua Tim Koordinasi Nasional Pelaksanaan SDGs itu.

Peta jalan

Ia menjelaskan, Perpres tersebut secara tegas telah memerintahkan pembuatan peta jalan (roadmap) SDGs, di samping memerintahkan penyusunan rencana aksi SDGs baik di tingkat nasional maupun daerah.

Roadmap SDGs menuju 2030 diluncurkan Wakil Presiden RI saat Konferensi Tahunan SDGs pada 8-9 Oktober 2019.

Roadmap atau dokumen peta jalan berfungsi untuk acuan proyeksi pencapaian SDGs pada 57 indikator strategis dari 17 tujuan.

Proyeksi dalam roadmap SDGs, ia melanjutkan, menggunakan dua skenario, yaitu business as usual (BAU) dan policy scenario.

“Skenario BAU bukanlah berarti pembiaran tanpa melakukan apa-apa, BAU artinya hanya menjalankan kebijakan yang telah ada tanpa ada tambahan intervensi atau upaya baru,” katanya.

Sementara itu, policy scenario yaitu skenario dengan tambahan intervensi kebijakan dan tambahan upaya, yang berarti atau bukan sekedar BAU saja.

Sebagai contoh, Arifin melanjutkan, penurunan tingkat kemiskinan Indonesia pada 2030 diproyeksikan dengan skenario BAU, maka akan tercapai kondisi kemiskinan sebesar 5,73 persen.

“Akan tetapi, melalui skenario tambahan intervensi kebijakan maka kemiskinan akan bisa turun lebih besar menjadi 4,33 persen,” ujarnya.

Contoh lainnya, laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) per kapita pada 2030 akan mencapai 4,4 persen melalui skenario BAU. Namun demikian, imbuh dia, dengan policy scenario bisa mencapai 5,4 persen.

Perbedaan juga bisa terjadi bila menggunakan skenario BAU maka total emisi yang dihasilkan pada 2030 mencapai 2,476 juta ton CO2e.

Namun demikian, melalui skenario penurunan emisi dengan tambahan intervensi kebijakan maka total emisi akan lebih rendah menjadi 1.825 juta ton CO2e.

Ia mengatakan, peta jalan SDGs bahkan juga telah menghitung kebutuhan pembiayaan per tahun untuk pencapaian SDGs hingga 2030, berdasarkan kontribusi dari pemerintah dan non pemerintah.

Pembiayaan investasi SDGs dibuat dengan 3 skenario, yaitu skenario business as usual, skenario moderat, dan skenario intervensi tinggi.

“Sebagai contoh, untuk pembiayaan skenario intervensi tinggi SDGs pada 2020 membutuhkan Rp 2.867 triliun, lalu pada 2030 dibutuhkan pembiayaan Rp 10.397 triliun,” katanya.

Arifin mengatakan, pemerintah masih tetap berperan cukup besar dalam pembiayaan SDGs karena sebagian besar target SDGs terkait belanja publik.

Ia menjelaskan, pemerintah perlu mengupayakan iklim lebih baik sehingga akan terus mendorong peran lebih tinggi non-pemerintah dalam investasi SDGs.

Strategi pembiayaan

Oleh karena itu, untuk skenario intervensi tinggi, maka kontribusi pembiayaan non-pemerintah diperkirakan meningkat dari 38,2 persen atau sebesar Rp 7.638 triliun (2020-2024) menjadi 42,3 persen atau sebesar Rp 20.197 triliun (2025-2030).

Selain itu, imbuh dia, kesenjangan pembiayaan SDGs yang merupakan kebutuhan investasi tambahan untuk mencapai skenario moderat atau tinggi juga telah dihitung.

Untuk skenario intervensi tinggi, kesenjangan pembiayaan pada pemerintah sebesar Rp 5.922 triliun (2025-2030), lalu kesenjangan pembiayaan pada non-pemerintah sebesar Rp 6.911 triliun (2025-2030).

Strategi pembiayaan juga telah dijabarkan di dalam peta jalan berbagai hal yang perlu dilakukan.

“Mulai dari peningkatan kualitas belanja, peningkatan penerimaan negara, peningkatan peran swasta dan pendirian SDGs Financing Hub yang dicetuskan dan dikoordinasikan oleh Bappenas, selaku koordinator nasional SDGs,” ujar Arifin.

Dengan adanya SDGs Financing Hub, fokus berbagai inovasi pembiayaan SDGs dan fasilitasi antar stakeholder untuk menutup celah pendanaan (filling SDGs financing gap) akan bisa lebih terkoordinasi, efektif, dan sinergis.

Dengan perspektif yang komprehensif, SDGs Financing Hub yang dikelola Bappenas akan memfasilitasi dan memastikan setiap target strategis SDGs akan bisa terdanai dengan berbagai skema inovatif pembiayaan.

Skema tersebut yaitu pemerintah, swasta, filantropi, pasar uang, pasar modal, atau bauran pembiayaan.

Arifin mengatakan, Indonesia adalah satu dari sedikit negara yang memiliki peta jalan SDGs.

“Lebih dari itu, Indonesia mungkin satu-satunya negara yang memiliki peta jalan SDGs yang disusun secara inklusif, komprehensif hingga kalkulasi pendanaan dan strategi pembiayaan,” kata dia.

Ia menegaskan, dokumen peta jalan SDGs sangatlah penting untuk menjadi salah satu rujukan berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah hingga 2030.

Dokumen tersebut, ia melanjutkan, bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan SDGs, untuk melakukan integrasi berbagai program dan kegiatan strategis, serta melakukan sinergi pencapaian SDGs.

“Dokumen peta jalan SDGs juga menjadi peta jalan untuk Indonesia menjadi negara maju,” katanya.