Salin Artikel

Per Oktober 2019, Utang Jatuh Tempo BPJS Kesehatan Rp 21,16 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga 31 Oktober 2019, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mencatat terdapat utang yang sudah jatuh tempo sebesar Rp 21,16 triliun.

"Kita sudah utang jatuh tempo Rp 21,1 triliun. Inilah yang kami sampaikan pada rapat terakhir 2 September. Kalau kita tidak melakukan langkah konkret, di akhir tahun kita akan defisit Rp 32 triliun," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, Rabu (6/11/2019).

Utang jatuh tempo ini artinya ketika BPJS Kesehatan belum melakukan pembayaran klaim selama 15 hari sejak verifikasi klaim dilakukan. Sebelum verifikasi dilakukan, proses pengajuan klaim dari faskes pun dilakukan selama 10 hari.

Fachmi menerangkan, untuk setiap keterlambatan membayar, pihaknya harus membayar denda kepada rumah sakit sebesar 1 persen setiap bulannya.

Tak hanya utang jatuh tempo, BPJS Kesehatan pun memiliki outstanding claim (OSC) sebesar Rp 2,76 triliun, dimana ini merupakan klaim yang telah ditagihkan ke BPJS Kesehatan dan dalam proses verifikasi.

Kemudian, utang yang belum jatuh tempo sebesar Rp 1,71 triliun.

Berdasarkan proyeksi defisit cashflow dana jaminan sosial 2019, diperkirakan gagal bayar BPJS Kesehatan pada Oktober mencapai Rp 23,2 triliun, meningkat menjadi Rp 28,4 triliun di November dan menjadi Rp 32,8 triliun hingga akhir tahun.

Defisit BPJS Kesehatan bisa membengkak lebih besar bila tidak ada upaya perbaikan yang dilakukan. Diperkirakan, di tahun mendatang defisit bisa mencapai Rp 39,5 triliun, di 2021 sebesar Rp 50,1 triliun, di 2022 sebesar Rp 58,6 triliun, dan di 2023 sebesar Rp 67,3 triliun.

"Kalau kondisi iuran tetap, masyarakat semakin sadar untuk menikmati pelayanan kesehatan dan normalitas dari tingkat utilitasi itu mencapai puncak, kalau kita tidak melakukan upaya yang fundamental, di akhir 2024 kita akan defisit Rp 77 triliun," tutur Fachmi.

Fachmi mengatakan, pemerintah memiliki tiga pilihan untuk mengatasi permasalahan BPJS Kesehatan. Pilihan tersebut antara lain rasionalisasi iuran sesuai hitungan aktuaria, rasionalisasi manfaat yang diberikan, dan suntikan dana tambahan.

Pemerintah juga telah memilih untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan dengan menerbitkan Perpres No. 75 tahun 2019.

"Dengan ada perpres 75/2019, paling tidak dengan ada rasionalisasi hitungan aktuaria itu, di segmen PBI kita bisa mengurangi defisit, atau paling tidak menurunkan persoalan telat bayar menjadi angka yang lebih rendah," kata Fachmi. (Lidya Yuniartha)

Berita ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Utang jatuh tempo BPJS Kesehatan hingga Oktober mencapai Rp 21,16 triliun

https://money.kompas.com/read/2019/11/06/163100126/per-oktober-2019-utang-jatuh-tempo-bpjs-kesehatan-rp-21-16-triliun

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Sengaja Beli Saham Perusahaannya, Direktur SLIS Jual Lebih Murah 1,5 Juta Sahamnya

Tak Sengaja Beli Saham Perusahaannya, Direktur SLIS Jual Lebih Murah 1,5 Juta Sahamnya

Whats New
Dukung Ekonomi Kreatif, ICCN Gelar Rakornas

Dukung Ekonomi Kreatif, ICCN Gelar Rakornas

Whats New
Tingkatkan Nilai Produk Kakao Ri, Kemendag Jajaki Kemitraan dengan Produk Indikasi Geografis Italia

Tingkatkan Nilai Produk Kakao Ri, Kemendag Jajaki Kemitraan dengan Produk Indikasi Geografis Italia

Rilis
Merosot 2 Persen, Harga Minyak Dunia di Bawah 85 Dollar AS

Merosot 2 Persen, Harga Minyak Dunia di Bawah 85 Dollar AS

Whats New
Dibayangi Pelemahan Rupiah, IHSG Hari Ini Masih Lesu?

Dibayangi Pelemahan Rupiah, IHSG Hari Ini Masih Lesu?

Whats New
Tanggapi Gaji Para Guru Bandar Lampung Tersendat, Komisi X DPR Minta Mendikbud Nadiem Gerak Cepat

Tanggapi Gaji Para Guru Bandar Lampung Tersendat, Komisi X DPR Minta Mendikbud Nadiem Gerak Cepat

Whats New
[POPULER MONEY] BSU 2022 Tahap 3 Mulai Cair | Jokowi Sebut Tahun 2023 Akan Lebih Gelap

[POPULER MONEY] BSU 2022 Tahap 3 Mulai Cair | Jokowi Sebut Tahun 2023 Akan Lebih Gelap

Whats New
Cara Buat Kartu ASN Virtual secara Online, Klik mysapk.bkn.go.id

Cara Buat Kartu ASN Virtual secara Online, Klik mysapk.bkn.go.id

Work Smart
Utang Turun, Garuda Indonesia Raup Laba Bersih Rp 57 Trilun pada Semester I 2022

Utang Turun, Garuda Indonesia Raup Laba Bersih Rp 57 Trilun pada Semester I 2022

Whats New
Cara Membuat CV Lamaran Kerja yang Baik dan Menarik Agar Dipanggil HRD

Cara Membuat CV Lamaran Kerja yang Baik dan Menarik Agar Dipanggil HRD

Work Smart
5 Cara Cek Tarif Tol di Indonesia dengan Mudah dan Praktis

5 Cara Cek Tarif Tol di Indonesia dengan Mudah dan Praktis

Whats New
RHB Banking Group Berkomitmen Perkuat Bisnis di Indonesia Melalui Anak Usahanya

RHB Banking Group Berkomitmen Perkuat Bisnis di Indonesia Melalui Anak Usahanya

Whats New
Lowongan Kerja PT Dankos Farma untuk Lulusan S1, Fresh Graduate Boleh Daftar

Lowongan Kerja PT Dankos Farma untuk Lulusan S1, Fresh Graduate Boleh Daftar

Work Smart
Syarat, Alur, Link, dan Cara Daftar Pendataan Non-ASN 2022

Syarat, Alur, Link, dan Cara Daftar Pendataan Non-ASN 2022

Whats New
Petrokimia Gresik Klaim Sukses Buat Pendapatan Petani Edamame di Jember Meningkat Jutaan Rupiah

Petrokimia Gresik Klaim Sukses Buat Pendapatan Petani Edamame di Jember Meningkat Jutaan Rupiah

Rilis
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.