BI Sebut Tiga Tantangan Pemerintah Percepat Pembangunan Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS.com - Sinergi antar institusi diperlukan untuk mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur dalam mencapai visi Indonesia maju 2045.

Bank Indonesia mendukung komitmen pemerintah untuk terus mengakeselarasi pembangunan infrastruktur disertai dengan reformasi struktural dan penguatan kompetensi SDM.

Salah satu bentuk dukungan BI terhadap percepatan pembangunan infrastruktur melalui fasilitasi kegiatan diskusi dalam bertukar pikiran dan merumuskan arah, langkah strategis dan prioritas pembangunan infrastruktur daerah ke depan.

"Kita sangat menyadari adanya tantangan. Ingin saya garisbawahi tiga tantangan yang harus kita perhatikan dan menjadi pekerjaan rumah kita," kata Deputi Gubernur BI Rosmaya Hadi dalam sambutan workshop bertemakan 'Accelerating Infrastructure Development' yang berlangsung di Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Lebih lanjut, Rosmaya menyampaikan bahwa penguatan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah diperlukan untuk menjawab tiga tantangan utama dalam pembangunan infrastruktur, antara lain sebagai berikut.

Pertama, keterbatasan APBN dan APBD dalam menyediakan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dimana dalam 5 tahun ke depan, yang memiliki gap pembiayaan sekitar Rp 5.000 triliun.

Kedua, terkait dengan implementasi skema kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang belum sepenuhnya optimalnya digunakan pada proyek infrastruktur daerah.

Dan ketiga, masih terbatasnya kompetensi Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) khususnya di daerah terkait penyiapan dokumen proyek, dalam rangka implementasi skema KPBU.

"Oleh karena itu, kembali kepada kompetisi dapat menutup gap di bidang yang kita butuhkan," ujarnya.