Hindari Perselisihan, Mentan Terus Koordinasi dengan Mendag

Belajar dari hal tersebut, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo akan terus berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan saat ini Agus Suparmanto.

Namun, cara berkoordinasinya yang pasti, menurut dia tidak mesti kerap bertemu. Melalui obrolan pesan pun bisa agar tetap menjaga keharmonisan antar kedua kementerian itu.

"Kita akan melakukan pertemuan reguler tentu, tapi juga semua aspek harus terkoordinasi di bawah kemenko (perekonomian) dan koordinasi tidak harus dengan pertemuan seperti ini. Kita kan sudah biasa whatsapp, dan sebagainya," ujar Syahrul ditemui usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Selain itu, pendekatan secara internal juga diperlukan antar dua kementerian sehingga secara teknis semua masalah-masalah yang menyangkut kebijakan serta menyentuh aspek dasar kepentingan masyarakat tidak ada kontradiktif yang terjadi.

"Ada upaya dan langkah mengintegrasi seluruh langkah ke lapangan sehingga masyarakat tidak bingung menangkap apa yang kita harus lakukan," katanya.

Untuk membenahi serta memberikan bukti bahwa dua kementerian tidak berseteru lagi, maka Presiden Joko Widodo memberikan "PR" kepada menteri pertanian agar melaporkan data yang konkret.

"Oh, itu masing-masing Kementerian ada (programnya). Mentan itu antara lain, dalam 100 hari ini data harus ada. Mulai dari yang dipegang Presiden sampai kepala desa yang dipegang bupati, camat gubernur itu sama (datanya). Termasuk masalah lahan dan produksi," ucapnya.

Mengenai 100 hari kerja, dirinya akan fokus pada aspek stok pangan yang dijamin bakal memenuhi terhadap 267 juta penduduk di Indonesia.

"Karena itu jadi langkah yang tidak boleh dilihat masalah yang kecil. Karena ada aspek cuaca, aspek bencana yang mungkin terjadi," jelasnya.

Selain itu, dia akan fokus pada pengendalian pangan. Menurutnya, pengendalian pangan tidak hanya terjadi pada satu wilayah saja, namun daerah lain juga harus diperhatikan.

"Nah, ini pesan bapak presiden yaitu melakukan birokratisasi. Pengendalian pertanian itu bicara lapangan. Oleh karena itu, pengendaliannya tidak boleh di Jakarta, pengendaliannya nggak di provinsi, tapi pengendaliannya di kecamatan. Sehingga masalah-masalah lapangan, case by case diselesaikan dan orang bisa lihat," ucap dia.