Jadi Bos BUMN, Ahok Cocok Ditempatkan di Perusahaan yang Jalankan PSO

Menanggapi hal itu, Managing Director Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai sosok Ahok tak cocok jika ditempatkan di perusahaan plat merah yang bersinggungan dengan peraturan internasional.

“BUMN yang terikat dengan banyak regulasi  international yang rigid mungkin tidak cocok dengan gaya Ahok yang suka terobosan cepat dan potong birokrasi,” ujar Toto saat dihubungi Kompas.com, Kamis (14/11/2019).

Selain itu, Toto juga menilai Ahok lebih cocok di tempatkan di BUMN yang diberi tugas menjalankan Public Service Obligation (PSO).

“Mungkin inovasi birokrasi Ahok bisa ditularkan ke model BUMN pengelola PSO, sehingga mereka bisa bekerja lebih efisien denga pelayanan prima ke customer,” kata Toto.

Atas dasar itu, Toto menilai mantan gubernur DKI Jakarta itu lebih cocok mengisi jabatan di perusahaan BUMN seperti PT Pertamina atau PT PLN (Persero).

“Tapi jangan lupa, bahwa BUMN seperti ini juga dituntut meraih keuntungan. Jadi ada dual function, profit oriented and PSO. Bagaimana sebagai seorang CEO Ahok (harus) mampu mengcombine dua hal terserbut,” ucap dia.

“Idealnya kemampuan mencreate profit bisa dipakai untuk cross subsidy bagian yang PSO. Kalau (Ahok) bisa berhasil, berarti dia OK sebagai seorang leader,” sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, Ahok mendatangi kantor Kementerian BUMN untuk bertemu Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (13/11/2019).

Seusai bertemu Erick, Ahok mengungkapkan, pertemuan selama 1,5 jam tersebut membicarakan soal perusahaan BUMN.

"Intinya banyak bicara soal BUMN, saya mau dilibatkan di salah satu BUMN, itu saja," ujarnya sebagaimana dikutip dari Antara.

Kendati demikian, ia belum mengungkapkan lebih jauh mengenai jabatan ataupun posisi yang akan didudukinya nanti.

"Saya cuma diajak masuk ke salah satu BUMN. Kalau untuk bangsa dan negara, saya pasti bersedia. Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara," jelas Ahok.