Pengentasan Daerah Rawan Pangan Jadi Fokus Mentan dalam 100 Hari Kerja

KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menegaskan, setiap provinsi memiliki tugas untuk menyelesaikan 22 juta jiwa yang dilaporkan rawan pangan.

Setiap provinsi harus ambil peran dan berani menyelesaikan masalah tersebut sehingga ketersediaan pangan benar-benar dicukupi sendiri.

Hal itu dapat dilakukan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya pertanian, baik peningkatan produksi maupun kualitas pangan yang bernilai gizi tinggi.

Hal itu diucapkan Syahrul saat berkoordinasi dengan para Kepala Dinas (Kadis) Ketahanan Pangan Provinsi se-Indonesia guna membahas langkah strategis berantas daerah-daerah rawan pangan di Tanah Air.

Program ini merupakan salah satu prioritas Kementerian Pertanian (Kementan) di bawah komando Mentan Syahrul untuk 100 hari pertamanya di Kabinet Indonesia Maju 2020-2024.

“Kalian (Kepala dinas, red) harus sama saya, kita hadapi bersama-sama. Saya katakan ini dengan serius. Oleh karna itu saya butuh kalian,” ujar Syahrul dalam rapat Pemantapan Koordinasi dan Pelaksanaan Kegiatan Badan Ketahanan Pangan (BKP) di Gedung E Kampus Kementan, Kamis (14/11/19).

Jadi, lanjutnya, buat rencana dengan baik terutama pada daerah yang rentan pangan.

“Kalian punya tugas mengentaskan 22 juta jiwa yang dilaporkan rawan pangan itu. Maka selesaikan di daerah masing-masing, dan kalian harus berjanji pada saya serius selesaikan masalah itu. Jadi selain fokus, harus memiliki ending dari suatu program,” tuturnya.

Lebih lanjut, Mentan Syahrul menjelaskan bahwa menyelesaikan masalah rawan pangan harus dilakukan melalui beberapa tahap mulai dari fokus terhadap tugas yang diemban sampai menjalankan peranan yang dimiliki.

“Oleh karena itu Pak Sekjen dan Pak Dirjen, yang bisa berhasil itu jika fokus,” jelas Syahrul dalam rilis tertulis yang Kompas.com terima, Jumat (15/11/2019).

Tujuan program

Syahrul mengungkapkan tahapan selanjutnya yang harus dilakukan oleh dinas yakni menetapkan tujuan atau ending yang jelas sehingga sesuai dengan visi dan misi untuk pembangunan pertanian.

“Saya (Mentan) pegang ending-nya, menyediakan pangan untuk 267 juta orang. Kepala Dinas Provinsi untuk Sulawesi Selatan pegang ending 9 juta orang lebih. Kalau Kabupaten Gowa karena saya pernah menjadi bupati, pegang ending 430 ribu orang. Itu ending kita,” jelas Syahrul.

Dihadapan Kadis Ketahanan Pangan 34 provinsi, Syahrul mengatakan bahwa perlu adanya trust dan loyalty yang harus ditanamkan pada diri masing-masing sehingga para gubernur bisa percaya pada apa yang sedang dikerjakan para Kadis-nya.

“Kalian tidak hanya dipercayai oleh Gubernur, tapi harus juga bisa dipercaya oleh Tuhan dan kalian harus loyal juga kepada rakyat,” ungkapnya.

Menyelesaikan masalah

Tahapan lain yang juga harus dilakukan dalam menyelesaikan masalah pangan menurut Mentan adalah pengelolaan budget secara efektif dan efesien.

Dengan begitu, dana yang sudah dikeluarkan sesuai dengan hasil yang didapat atau bahkan lebih dimaksimalkan.

Selain itu, Syahrul juga menekankan bahwa sinergitas pertanian dengan berbagai pihak sangat penting dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan rawan pangan.

“Tidak ada yang bisa jalan sendiri. Sinergitas itu penting, oleh karena itu perbaiki arah dan program kegiatan kalian. Perlihatkan saya 100 hari dari sekarang apa yang kalian lakukan,” tutur Syahrul.

Syahrul pun mengimbau supaya semua kepala dinas yang hadir memiliki pemikiran yang sama yakni membawa pertanian Indonesia makin maju.

Dengan pendekatan teknologi dan mekanisasi, sektor pertanian yang jadi salah satu penyumbang utama kebutuhan pokok Indonesia akan dapat diperbaiki.

"Kalau kita ingin perbaiki negeri ini salah satunya adalah masuk melalui pendekatan-pendekatan digitalisasi dan mekanisasi," ujarnya.

Indonesia sudah punya modal yang kuat untuk menerapkan kemajuan teknologi pada sektor pertanian. Terlebih, sebagian besar penduduk Indonesia berasal dari masyarakat agraris.

"Yang harus dilakukan besok, kalau dalam pikiran saya adalah bagaimana produktivitas dari pertanian bisa diangkat dengan baik," ungkap Syahrul.

Dana desa

Sementara itu, terkait dana desa, Mentan Syahrul menilai pemerintah daerah dalam merealisasikanya seharusnya tidak hanya untuk memajukan infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia semata, tapi juga harus turut ambil bagian dan terkait pembangunan pertanian.

"Dengan demikian, sinergitas membangun pertanian antar-sektor benar-benar bisa diwujudkan. Membangun pertanian adalah urusan bersama semua perangkat pemerintah dan pemangku kepentingan," katanya.

Untuk mewadahi itu, Kementan akan segera memberlakukan sistem Komando Strategi Pertanian (Kostra Tani) yang menurunkan kendali pertanian dari pusat ke level kecamatan dan desa.