Menurut Pakar, 5 Aspek Ini Harus Diperhatikan dalam Pengelolaan Sampah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengelolaan sampah di Indonesia perlu dipacu secara cepat dan tepat. Sebab, volume sampah yang dihasilkan masyarakat di kota-kota besar meningkat  setiap harinya, yang menjadi masalah bagi sektor lingkungan hidup.

“Kegiatan pengelolaan sampah untuk kota-kota besar seperti Jakarta sudah dalam kondisi darurat. Apalagi Jakarta tidak memiliki TPA," ujar Ketua Indonesia Solid Waste Association (InSWA), Sri Bebassari dalam keterangannya, Minggu (24/11/2019).

Menurutnya, penanganan masalah sampah berkaitan erat dengan masalah lingkungan hidup. Jika kondisi lingkungan bersih dan sehat maka masyarakat pun akan berdampak pada kesehatan masyarakat.

Jika masyarakat sehat maka anggaran kesehatan juga menjadi berkurang.

Seperti diketahui, sektor kesehatan merupakan salah satu pos pengeluaran terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah. Beragam upaya pun ditempuh untuk menekan pengeluaran di sektor kesehatan, salah satunya dengan menciptakan lingkungan yang sehat bagi masyarakat.

Oleh karenanya, jasa pengelolaan sampah merupakan suatu investasi yang harus diterapkan.

Menurut dia, biaya untuk penanganan masalah sampah cukup tinggi dan ini juga berlaku di negara-negara maju dalam menerapkan pengelolaan sampah. Perhitungan dana yang dibutuhkan bergantung pada volume sampah yang akan diolah dan teknologi yang diterapkan.

Untuk mengatasi tingginya biaya pengelolaan sampah, dia merujuk kebijakan yang dilakukan negara-negara seperti Singapura dan Jepang, dimana warganya membayar iuran untuk pengelolaan sampah.

Adapun efek yang ditimbulkan adalah hasil pengelolaan sampah antara lain bisa dijadikan bahan bakar bagi pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSA) dan kompos untuk kegiatan pertanian dan perkebunan.

“Jadi, benefit yang ditimbulkan dari pengelolaan limbah sampah juga bisa dirasakan sektor lainnya," jelasnya.

PLTSA sendiri dinilai cocok untuk diterapkan di Indonesia sebagai salah satu alternatif sumber energi. Namun, Sri mengingatkan lima aspek yang harus dipenuhi dalam pengelolaan sampah agar bisa berjalan dengan baik dan lancar.

Pertama, aspek hukum. Terkait hal ini, Indonesia sudah memiliki Undang-Undang No 18. tahun 2018, tentang Pengelolaan Sampah

Kedua, aspek kelembagaan. Dalam hal ini adalah langkah konkret yang diterapkan dalam pelaksanaan undang-undang pengelolaan sampah mulai dari kementerian hingga tingkat RT.

Ketiga, aspek pendanaan, lantaran engelola sampah memang tidak murah. Sri mengakui ada biaya yang bisa dihitung berapa rupiah seharusnya APBN dan APBD menganggarkan dana untuk pengelolaan sampah, termasuk biaya yang harus dikeluarkan setiap rumah tangga.

Keempat, aspek sosial budaya. Dalam aspek ini, Sri meminta budaya bersih harus dimulai sejak dini oleh masyarakat.

"Kebiasaan membuang sampah sembarangan harus dihilangkan. Untuk mengubah prilaku masyarakat ini, perlu dibuatkan dulu aturannya," ujar Sri.

Adapun aspek kelima adalah aspek teknologi. Aspek teknologi ini bisa dibagi menjadi teknologi pengelolaan sampah jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Sri menyebutkan aspek teknologi bisa menghasilkan efek samping yang berdampak pada sektor lainnya.

"Efek samping yang ditimbulkan dari kegiataan pengelolaan limbah sampah itu bergantung pada teknologi yang digunakan," katanya.