Ini Alasan Erick Thohir Tak Angkat Ahok Jadi Dirut Pertamina

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan alasan Erick Thohir tak menunjuk mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero).

Menurut Arya, Erick Thohir lebih menginginkan posisi direktur utama pada perusahaan minyak pelat merah itu diisi oleh orang yang lebih paham di dunia minyak dan gas.

“Karena kita butuh juga yang direksi dan Dirutnya sudah paham dengan bisnisnya (Pertamina),” ujar Arya di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (25/11/2019).

Arya menambahkan, Erick Thohir menunjuk Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina karena menganggap mantan Gubernur DKI Jakarta itu mempunyai integritas yang tinggi dalam melakukan pengawasan.

“(Pertamina) ini harus kencang, jadi butuh pengawasan, kemampuan Pak Ahok,” kata Arya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir resmi mengangkat Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina.

Penunjukkan Ahok sebagai komisaris utama (Komut) Pertamina menuai pro kontra di publik.

Misalnya, peneliti Alpha Research Database Indonesia Ferdy Hasiman berpendapat, Ahok yang merupakan seorang eksekutor lebih cocok menjadi direktur utama.

Sementara tugas komisaris bukan di operasional, tetapi melakukan pengawasan terhadap direksi dan mengevaluasi program kerja.

Meski demikian, Ferdy menyebut bahwa nama Ahok tetap bisa menggentarkan para mafia.

"Meskipun komut, para mafia harus hati-hati, karena penunjukan Ahok adalah upaya Jokowi berperang melawan mafia migas yang sudah lama bercokol di Pertamina," kata Ferdy dalam siaran pers, Minggu (24/11/2019).

Ahok sendiri pada hari ini telah mengambil SK pengangkatan dirinya sebagai Komisaris Utama Pertamina di Kantor Kementerian BUMN. Ia meminta bantuan dari masyarakat dalam mengawasi kinerja perusahaan plat merah itu.

Menurut Ahok, masyarakat bisa membantu dirinya mengawasi Pertamina dengan cara memberikan laporan jika melihat adanya masalah di perusahaan minyak milik negara tersebut.

“Kita harapkan semakin banyak ada nomor pengaduan, semakin banyak melapor, akan mendorong kami melakukan pengawasan yang lebih baik, karena enggak mungkin bisa ngawasin tanpa informasi (dari masyarakat),” ujar Ahok di Kementerian BUMN, Jakarta.