Ibu Kota Baru Butuh Pasokan Listrik 1.555 MW

"Terkait dengan persiapan energi untuk pasokan Ibu kota baru kami sampaikan bahwa pasokan tambahan tenaga listrik yang harus dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan listrik adalah sebesar 1.555 MW sampai dengan tahun 2024," kata Menteri ESDM, Arifin Tasrif dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) perdananya di Ruang Rapat Komisi VII DPR, Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Menurut Arifin, angka tersebut telah dipertimbangkan berdasarkan laju perpindahan penduduk, konsumi listrik per kapita, susut jaringan, serta faktor lingkungan.

Kemudian, sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sampai 2024, Arifin menyebut adanya tambahan pasokan di Kaltim tercatat sebesar 691 MW sehingga masih diperlukan tambahan sebesar 884 MW.

Bila dirinci, kebutuhan listrik di ibu kota baru yang berada di Kalimantan Timur ini harus memiliki daya mampu netto sebesar 1.596 MW, neban puncak 1.094 MW, serta cadangan 474,2 MW atau 30 persen.

Sementara, beban listrik di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mencapai 15,89 MVA yang dipasok dari GI (Gardu Induk) Petung dengan kapasitas sebesar 90 MVA.

Beban listrik di Kabupaten Kutai Kertanegara (Kukar) baru mencapai 117,54 MW yang dipasok dari GI Karang Joang, GI Manggarasari, GI Senipah dengan total GI sebesar 290 MVA.

Namun, proyeksi kebutuhan listrik di IKN proyeksi awal PLN berasumsi, untuk pemindahan penduduk 1,5 juta jiwa maka konsumsi listrik per kapita 4000 kWh. Sedangkan, kebutuhan energi listriknya mencapai 6.000 Giga Watt hour (GWh), maka beban puncak sebesar 1.196 MW.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Awang Faroek Ishak meminta kepada pemerintah agar memprioritaskan kebutuhan energi di IKN.

"Kami harapkan kebutuhan energi di Kaltim sebagai ibu kota baru dapat di prioritaskan. Kami usulkan gas diprioritaskan dahulu di Kalimantan. Jangan begitu gas tutup semua proyek tutup," ucapnya.

Selain itu, ia mempertanyakan angka rasio elektrifikasi listrik di IKN yang dinilai tidak sesuai dengan laporan PLN.

"PLN melaporkan kemarin adalah salah semua apalagi bicara pedalaman, tolong dicek kembali rasio elektrifikasi sebesar 90 persen itu," pintanya.

Tak hanya itu, mantan Gubernur Kaltim ini mengusulkan, untuk memberdayakan pembangkit listrik tenaga nuklir. Pasalnya, di IKN memiliki sumber energi yang dibutuhkan untuk itu.

"Di Kaltim banyak dibutuhkan sumur bor apalagi daerah wisata, tolong diperhatikan. Saya usulkan tenaga nuklir sudah waktunya digunakan, kita sudah ketinggalan dari negara tetangga, kita sudah punya bahan mentahnya, Kaltim sudah siap dengan PLTN," katanya.

Anggota Komisi VII DPR lainnya dari Fraksi PDI Perjuangan, Ismail Tomas mempertanyakan sumber listrik untuk IKN. Sekaligus mengingatkan agar kebutuhan energi listrik tidak hanya fokus pada IKN saja.