Salin Artikel

Kemenkeu Sudah Rampungkan Dokumen Perpajakan Untuk Realisasi UU Omnibus Law

"Kalau yang perpajakan sih sudah kita siapkan semua kelengkapan administrasinya," kata Suahasil saat ditemui di Kempinski Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Presiden Jokowi sebelumnya berencana menyederhanakan UU yang dinilai terkendala akibat perijinan dan regulasi yang berbelit dan panjang.

Dilihat dari substansi dari Omnibus Law Perpajakan ada enam substansi yang menjadi fokus perpajakan antara lain, pendanaan investasi, sistem teritori untuk penghasilan luar negeri, penentuan subjek pajak, mendorong kepatuhan pajak, keadilan iklim usaha dan pengaturan insentif.

Adapun enam fokus substansi perpajakan ini akan berdampak pada UU PPh, UU PPN, UU KUP, UU Kepabean, UU Cukai, UU PDRD dan UU Pemda.

Suahasil menargetkan, kelengkapan administrasi perpajakan ditargetkan akan rampung dalam waktu dekat. Namun ia enggan memastikan apakah rampung pada awal tahun 2020.

"Kita usahakan nanti bisa fix secepat mungkin," jelas Suahasil.

Dua UU yang akan disederhanakan adalah UU perpajakan dan cipta lapangan kerja. RUU Omnibus Law ditargetkan efektif pada paruh pertama tahun 2020.

UU Omnibus law diharapkan dapat menarik arus investasi ke dalam negeri dan meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

https://money.kompas.com/read/2019/12/05/113300326/kemenkeu-sudah-rampungkan-dokumen-perpajakan-untuk-realisasi-uu-omnibus-law

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.