Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Proyek KJA Mangkrak, Edhy Prabowo Minta BUMN Tanggung Jawab

Menurutnya, berbagai pertemuan sudah dibahas bersama dengan stakeholder terkait, dalam hal ini Wakil Menteri BUMN dan Dirut PT Perinus yang baru.

"Pembicaraan sudah dilalukan bersama Wakil Menteri BUMN dan juga ke Perinus secara informal. Dirut Perinus yang baru juga sudah ke KKP. Tinggal sekarang bagaimana keputusannya. Kami menawarkan semacam jalan keluar, tinggal mereka menyikapinya seperti apa," kata Edhy di Gedung Mina Bahari, Gambir Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019).

Rencananya akan ada pertemuan yang dilakukan untuk membahas nasib proyek KJA yang mangkrak. Sementara KKP sudah mengeluarkan pagu anggaran Rp 114 miliar pada 2017.

"Semua kondisi sudah rusak, uang sudah masuk ke situ. Kami mau perbaiki ini, kami ajak BUMN untuk sama-sama supaya tidak ada yang merasa disalahkan," ujarnya.

KJA merupakan proyek pendanaan di tiga kawasan yang dilakukan oleh KKP bekerja sama dengan PT Perinus. Namun pada kenyataannya, pekerjaan yang dilakukan PT Perinus tidak sesuai kontrak dan pekerjaan tidak selesai pada termin yang ditetapkan.

Alhasil, Dirut PT Perinus, Dendi didakwa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek KJA yang kini mendekam di tahanan.

Terkait kerusakan akibat proyek mangkrak ini, Edhy menyebut sudah ada jalan keluarnya. Hanya tinggal menunggu waktu dari Menteri BUMN, Erick Tohir untuk menyepakati rencana pembangunan KJA selanjutnya.



"Ya ini ada jalan keluarnya, kami tinggal menunggu waktu Pak Menteri BUMN karena beliau ada acara dampingi Presiden, kami menunggu waktu beliau. Secara prinsip jalan keluarnya sudah ada," kata Edhy.

Adapun wacana yang direncanakan oleh Edhy adalah dengan bekerja sama dengan Kementerian BUMN dan meminta tanggung jawab PT Perinus untuk melanjutkan kewajibannya yang mangkrak.

"Jadi kami masih menunggu waktunya (Menteri BUMN), sejauh apakah dikerjasamakan ataukah mereka perbaiki dulu, kita sudah keluar uang Rp 114 miliar. Kita akan ajak (lagi) Perinus sebagai pengelola yang membangun ini," ucap Edhy.

Edhy menjelaskan, secara prinsip ia belum menerima hasil dari pembangunan KJA, dan ia berhak menuntut. Hanya saja dengan jalan hukum tidak akan mendapatkan efek yang baik antara BUMN dan KKP, sehingga jalan keluar yang saling menguntungkan menjadi pilihannya.

"Kalau kami secara keras-kerasan enggak akan akan muncul (selesai). Maka kami cari jalan tengahnya. Misalkan BUMN memberi pengakuan utang kepada kami, di saat yang sama mereka memperbaiki itu (proyek KJA) dengan catatan mugkin tempatnya harus dipindah," jelas Edhy.

Hingga saat ini ada beberapa daerah yang masih diwacanakan sebagai alternatif yang akan dipilih KKP. Misalkan saja di Aceh yakni daerah Simelue atau di Singkil. Sedangkan di Pangendaran akan dipindah ke Lampung dan yang berada di Karimun akan dipindah ke Bali.

"Kalau sudah setuju (dari BUMN), kami terima dan kami kasih lagi ke Perinus. Kami yang membuat program, dan program itu bagus dan kami memberikan (ide) tentang pembangunannya seperti apa, akan memelihara ikan apa, apakah lobster? kami belum tahu," tambahnya.

https://money.kompas.com/read/2019/12/09/130015026/proyek-kja-mangkrak-edhy-prabowo-minta-bumn-tanggung-jawab

Terkini Lainnya

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke