Sumitomo Tertarik Ikut RI Bangun Megaproyek Ibu Kota Baru

Presiden Direktur Sumitomo Indonesia Kanji Tojo mengaku tertarik berkontribusi membangun ibu kota baru. Saat ini, dia tengah menunggu kabar baik dari pemerintah RI.

"Ya, kami menunggu kabar baik untuk terbentuknya ibu kota baru. Kami akan memberikan bantuan," kata Kanji Tojo saat berkunjung ke Menara Kompas Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Namun hingga saat ini, pihaknya belum bisa menjelaskan secara rinci pembangunan apa yang akan dikerjakan dan berapa nominal investasinya. Sebab, pemerintah belum juga menunjukkan gambaran ibu kota baru secara rinci.

"Gambaran ibu kota barunya juga seperti apa belum ada jadi kami terus terang belum bisa membayangkan apapun. Ke depan mau melanjutkan diskusi lebih lanjut. Tapi apabila perusahaan kami bisa melakukan sesuatu, ya kami sangat bersedia," tutur Tojo.

Apalagi kata Tojo, Jepang telah berpengalaman membangun Kota Tsukuba yang berjarak sekitar 1 jam dari Tokyo, yang kini menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Di situ sudah terbangun juga transportasi seperti kereta api, jalan tol, dan juga ditempatkan universitas. Sekarang dijadikan pusat transfer teknologi. Semacam smart city pada zamannya," ungkap Tojo.

Pengalaman jepang membangun ibu kota baru juga pernah dipaparkan oleh Mantan Perdana Menteri Jepang Yasuo Fukuda saat bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Sebelumnya pada Selasa (19/11/2019), Yasuo Fukuda didampingi 30 investor telah mengunjungi Luhut Binsar Padjaitan. Mantan perdana menteri serta 30 investor itu tertarik menanamkan modalnya di Indonesia.

Tak tanggung-tanggung, setidaknya terdapat 3 proyek yang dilirik para investor itu, salah satunya ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Nantinya, investor yang masuk dalam kategori private sector, termasuk investor Jepang tersebut diperbolehkan menangani setengah proyek dari kebutuhan dana ibu kota baru yang sebesar Rp 460 triliun.

"Ya kan saya kira Rp 460 triliun (kebutuhan dana ibu kota baru). Jadi setengahnya mungkin bisa private sector yang masuk ya," ujar Luhut.