3 Fokus Pemerintah Turunkan Angka Stunting

Hal itun ia sampaikan dalam acara Scaling Up Nutrition Indonesia Annual Meeting 2019: Bekerja Bersama Turunkan Stunting di Jakarta, Jumat (20/12/2019).

“Saya harap pertemuan ini juga memberikan rekomendasi strategis bagi peningkatan efektivitas implementasi intervensi penurunan stunting dan penguatan kolaborasi antar networks untuk mewujudkan status kesehatan dan gizi yang optimal,” kata Suharso.

Ia menyebutkan, 3 fokus yang dibutuhkan Indonesia agar berhasil penurunan angka stunting yakni pertama cakupan target harus jelas, tidak hanya persentase penurunan angka stunting, tetapi juga jumlah nominalnya.

Kedua, kualitas. Suharso mengatakan, intervensi pemerintah terhadap kasus stunting harus sesuai standar yang ditetapkan dan diterima seluruh target sasaran.

Ketiga, pemenuhan konsumsi sesuai sasaran dan sesuai ketentuan. Misalnya, tablet tambah darah harus dikonsumsi ibu hamil selama 90 hari.

Sejak 2011, Indonesia menjadi satu dari 61 negara yang tergabung dalam gerakan global percepatan perbaikan gizi yang diinisiasi PBB, atau dikenal sebagai Scaling Up Nutrition (SUN) Movement.

Sebagai tindak lanjut keikutsertaan Indonesia dalam gerakan tersebut, Pemerintah Indonesia menetapkan Perpres No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi yang difokuskan pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan.

Gerakan ini sejalan dengan prioritas percepatan penurunan stunting yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dan 2020-2024.

Kementerian PPN/Bappenas mengoordinasikan upaya banyak pihak untuk perbaikan gizi melalui penguatan jejaring yang dikenal sebagai SUN networks. 

Stunting menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling disorot di Indonesia. Hasil riset tahun 2013 menunjukkan prevelensi balita stunting di Indonesia mencapai angka 37,8 persen.

Angka yang sama dengan jumlah balita stunting di Ethiophia. Berkat koordinasi antar kementerian, tahun ini prevelensi balita stunting turun ke angka 27,67 persen.