Kaleidoskop 2019: Gebrakan Erick Thohir di BUMN

Perombakan itu dimulai dari masuknya Erick Thohir menjadi Menteri BUMN menggantikan Rini Soemarno pada 23 Oktober 2019.

Usai dilantik Presiden Joko Widodo, Erick mengatakan akan langsung melakukan ‘bersih-bersih’ di tubuh Kementerian BUMN.

“Saya background-nya swasta, alhamdulillah Allah telah berikan suatu yang lebih buat saya, ya mungkin sudah waktunya saya juga bersih-bersih (BUMN),” ujar Erick di Kementerian BUMN, Rabu (23/10/2019).

Rupanya, perkataan pria 49 tahun itu bukan isapan jempol belaka. Kompas.com merangkum sejumlah gebarakan Erick Thohir di Kementerian BUMN yang terjadi di 2019:

1. Copot Pejabat Eselon I era Rini Soemarno

Langkah pertama yang diambil Erick, yakni dengan mencopot enam deputi dan satu sekertaris Kementerian BUMN di era Rini Soemarno.

Ketujuh pejabat eselon satu yang dicopot mantan pemilik klub sepak bola Inter Milan itu, yakni sebagai berikut:

* Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Edwin Hidayat Abdullah menjadi Wadirut Angkasa Pura II

* Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Hambra menjadi Wadirut Pelindo 2

* Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Fajar Harry Sampurno menjadi Dirut Barata

* Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Wahyu Kuncoro menjadi Wadirut Pegadaian

* Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Aloysius Kiik Ro menjadi Wadirut Danareksa atau Dirut Danareksa Sekuritas

* Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Gatot Trihargo menjadi Wadirut Bulog

* Sekretaris Kementerian BUMN Imam Aprianto Putro menjadi Wadirut Pupuk Indonesia

Langkah tersebut diambil Erick dalam rangka merampingkan struktur deputi di Kementerian BUMN. Di era Rini, terdapat enam posisi deputi, Nantinya, Erick akan memangkasnya menjadi hanya tiga orang deputi dan satu sekertaris kementerian.

Namun, hingga di penghujung Desember 2019 ini Erick belum mengumumkan siapa saja sosok yang akan mengisi empat posisi tersebut.

2. Rombak jajaran direksi dan komisaris Pertamina

Belum genap sebulan menjabat, Erick langsung menggegerkan publik. Dia langsung melakukan perombakan di perusahaan-perusahaan BUMN.

Perusahaan plat merah yang pertama dia sasar, yakni PT Pertamina (Persero). Tak tanggung-tanggung, Erick mengangkat Basuki Tjahaja Purnomo alias Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina.

Erick juga menunjuk Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin sebagai Wakil Komisaris Utama.

Selain mengangkat Ahok dan Budi Gunadi Sadikin, Erick juga mengangkat mantan Dirut PT Telkomsel Emma Sri Martini sebagai Direktur Keuangan PT Pertamina. Sri Martini menggantikan pejabat sebelumnya, Pahala N Mansury.

3. Otak-atik direksi dan komisaris BTN

Erick Thohir juga mengutak-atik posisi Komisaris Utama dan Direktur Utama BTN.

Jabatan Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk diisi oleh Chandra Hamzah.

Chandra Hamzah menggantikan posisi Asmawi Syam yang sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Utama Bank BTN melalui hasil RUPST pada 17 Mei 2019.

Adapun Pahala N Mansury menjabat sebagai Direktur Utama BTN.Sebelumnya, Pahala merupakan Direktur Utama Garuda Indonesia sebelum posisinya digantikan oleh I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara. 

Pahala menggantikan Oni Febriarto R. sebagai Plt Direktur Utama BTN. Oni terpilih setelah Suprajarto, mantan Dirut BRI, yang awalnya ditunjuk menjadi Direktur Utama BTN pada saat itu memilih mengundurkan diri.

4. Copot Ari Askhara dari Dirut Garuda

Ari Askhara dicopot setelah diduga menyelundupkan onderdil Harley Davidson keluaran tahun 1972 serta dua sepeda Brompton.

Tak hanya Ari, empat direksi Garuda lainnya yang diduga terlibat dalam kasus tersebut juga ikut dicopot. Keempatnya, yakni Direktur Operasi Bambang Adisurya Angkasa, Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Mohammad Iqbal, Direktur Teknik dan Layanan Iwan Joeniarto serta Direktur Human Capital Garuda Indonesia Heri Akhyar.

Namun, hingga kini pengganti kelima orang tersebut belum ditentukan. Pasalnya, Garuda Indonesia baru akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 22 Januari mendatang.

5. Chatib Basri Diangkat Jadi Komut Bank Mandiri

Erick Thohir juga merombak posisi komisaris dan direktur utama Bank Mandiri.

Dia mengangkat Chatib Basri sebagai Wakil Komisaris Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Penunjukan mantan Menteri Keuangan periode 2013-2014 ini akan diresmikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB), Senin (9/12/2019).

Selain itu, Erick Thohir juga mengangkat Royke Tumilaar sebagai Direktur Utama Bank Mandiri.

Royke menggantikan Kartika Wirjoatmodjo yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN.

6. Copot Dirut PT Antam

Erick Thohir juga melakukan pergantian jajaran direksi dan komisaris PT Aneka Tambang Tbk (Antam).

Perombakan itu dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada Kamis (19/12/2019).

Dalam RUPSLB memutuskan adanya pergantian meliputi posisi komisaris utama dari Fachrul Razi yang kini menjadi Menteri Agama digantikan Agus Surya Bakti.

Selain posisi komisaris utama, tiga direksi juga mengalami perubahan seperti posisi Direktur Utama dari Arie Prabowo Ariotedjo menjadi Dana Amin, Direktur Keuangan Dimas Wikan Pramudhito digantikan Anton Herdianto yang juga masih menjabat sebagai Kepala Direktorat Keuangan Operasional Inalum, serta Risono sebagai Direktur Pengembangan Usaha Antam menggantikan Sutrsino S Tatetdagat.

7. Rencana perombakan direksi dan komisaris PLN

Nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara digadang-gadang akan ditunjuk jadi Direktur Utama PT PLN.

Kabarnya, Rudiantara akan dibantu oleh Darmawan Prasodjo dalam memimpin perusahaan listrik negara tersebut. Darmawan diinformasikan akan ditunjuk jadi wakil direktur utama PLN.

Penetapan Direktur Utama PLN menjadi salah satu agenda yang harus segera dilakukan oleh Erick Thohir.

Pasalnya, sejak April 2019, PLN tidak mempunyai direktur utama definitif paska Sofyan Basyir dijadikan tersangka oleh KPK atas kasus suap PLTU Riau I.

Setelah itu, pemerintah telah melakukan pergantian jabatan pelaksana tugas direktur utama PLN sebanyak 3 kali.

Mereka adalah Muhamad Ali, Djoko Raharjo Abumanan, dan Sripeni Inten Cahyani.

8. Rombak Direksi KAI

Erick Thohir juga berencana merombak susunan direksi PT Kereta Api Indonesia (KAI) dalam waktu dekat.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, Erick akan melakukan pergantian di jajaran direksi KAI meski tidak total.

Direksi akan diambil dari orang internal KAI.

“Karena menyesuaikan latar belakang direksi yang ada dan menempatkan ke tempat yang benar,” kata Arya seperti dikutip dari Kompas.com, Senin (17/12/2019),

Perombakan dilakukan agar kinerja PT KAI semakin baik.

9. Larang Bos BUMN yang Masih Rugi Gunakan Penerbangan Kelas Bisnis

Erick Thohir meminta jajaran direksi dan komisaris di perusahaan plat merah yang masih merugi melakukan efisiensi terkait perjalanan dinas.

Erick meminta perjalanan dinas harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, selektifitas, serta mengedepankan kepentingan kemajuan perusahaan.

“Untuk BUMN yang rugi agar menggunakan (penerbangan) kelas ekonomi dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan dan kenyamanan penyedia jasa,” tulis Erick dalam surat edaran tentang Penerapan Etika dan/ atau Kepatutan dalam rangka Pengurusan dan Pengawasan Perusahaan yang dikutip Kompas.com,  Jumat (13/12/2019).

Tak hanya mengatur soal perjalanan dinas, Erick juga mengatur perjamuan di perusahaan-perusahaan BUMN.

Jamuan perusahaan harus berdasarkan pertimbangan kepentingan perusahaan, yang dilakukan berdasarkan aspek efisiensi, selektif dan kewajaran serta kelaziman di dunia usaha (best practices).

“Penyaluran minat dan/atau hobi harus dilakukan dengan senantiasa menjaga martabat, dan tidak merugikan nama balk dan kepentingan perusahaan,” kata Erick.

Selain itu, Erick meminta jajaran direksi dan komisaris BUMN Senantiasa menjaga tindakan agar tidak melanggar etika dan atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam melakukan pengurusan dan pengawasan perusahaan.

“Ketentuan-ketentuan tersebut, agar dapat juga dijadikan pedoman bagi Direksi dalam menetapkan ketentuan penerapan etika bagi karyawan di BUMN masing-masing,” ucap dia.