Jadi Pengelola Bandara Komodo, Changi Bakal Investasi Rp 1,2 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan konsorsium PT Cardig Aero Services dan Changi Airports Mena Pte Ltd (konsorsium CAS) bakal berinvestasi Rp 1,2 triliun untuk pengembangan Bandara Komodo, Labuan Bajo.

Pengembangan ditargetkan bakal rampung paling lama lima tahun.

Selain itu, konsorsium juga bakal menganggarkan Rp 5,7 triliun untuk biaya operasional selama masa konsesi yang berlangsung selama 25 tahun.

"Investasi (konsorsium) Rp 1,2 triliun diinvestasikan paling lama lima tahun, dan selama 25 tahun itu Rp 5,7 triliun untuk operasional," ujar Budi ketika memberikan keterangan pers di Jakarta, Kamis (26/12/2019).

Budi pun menjelaskan, investasi tersebut bakal digunakan untuk membangun landasan pacu (runway) yang saat ini hanya sepanjang 2.400 meter menjadi 2.750.

Dengan demikian, Bandara Komodo bisa memnfasilitasi penerbangan-penerbangan luar negeri dengan pesawat menengah hingga besar, seperti tipe pesawat Airbus A300.

Pengembangan runway ditargetkan bisa rampung dalam waktu dua tahun.

"Investasi runway untuk pengembangan runway yang panjangnya menjadi 2.750 meter sehingga pesawat menengah seperti A300 dari China dan Jepang bisa langsung mendarat di Labuan Bajo," ujar dia.

Adapun dalam jangka waktu konsesi tersebut, konsorsium diharapkan mampu meningkatkan kapasitas bandara yang saat ini baru 600.000 penumpang per tahun menjadi 4 juta penumpang dalam satu tahun.

Pengembangan Bandara Komodo melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sendiri merupakan salah satu mandat Presiden Joko Widodo dalam rangka mengembangkan proyek pariwisata 10 Bali Baru dengan 5 di antaranya merupakan program super prioritas.

Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, dengan skema KPBU bakal meminimalisir beban APBN dalam menjalankan program pengembangan infrastruktur di Indonesia.

Sri Mulyani mengatakan, setelah masas konsesi rampung pengelolaan Bandara Komodo bakal diserahkan kembali sebagai aset pemerintah.

"Skema KPBU ini merupakan salah satu bentuk alternatif pendanaan penyediaan infrastruktur yang nggak menggunakan APBN dan pembiayaan yang sifatnya meningkatkan belanja modal dengan kerja sama antara publik dan private sector," ujar dia.