Salin Artikel

Omnibus Law Masih Digodok, BKPM Tetap Jaring Investor

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengatakan, selama menunggu RUU Omnibus Law digodok, pihaknya tidak berpatokan terhadap aturan.

Meskipun selama ini ada aturan yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019, tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

"Selama belum ada omnibus law, enggak apa-apa deh BKPM berpartner dengan pengusaha untuk dibantu. BKPM punya kepentingan satu, bagaimana realisasi investasi. Tanpa menunggu omnibus law, BKPM tetap berjalan. Strategi kita itu tidak ada yang baku. Karena setiap ada masalah perizinan, kita selesaikan dan kita bantu," kata Bahlil ditemui dalam agenda media gathering, di Jakarta, Jumat (27/12/2019).

Menurut Bahlil, pendekatan BKPM terhadap investor layaknya seorang marketing yang menawarkan jasa untuk menggaet agar tertarik berinvestasi di Indonesia.

"Jadi tugas BKPM begini, kalau pakai bahasa saya sederhana, kita itu merayu, BKPM itu marketing sebenarnya, marketing legal," ucapnya.

Jurus BKPM gunakan itu, lanjutnya, terdapat lima tahapan, mulai dari meyakinkan hingga investor berhasil memilih produk investasinya dan berhasil menanamkan uangnya ke Indonesia.

"Pertama, mencari orang dan meyakinkan bahwa Indonesia itu tempat investasi yang baik. Tahap pertama selesai, begitu orang yakin, kita bantu izinnya. Kalau dia keluar, kita gandeng lagi sampai ke tahap financing yang positif," paparnya.

"Tahap keempat, kita pakai tahap eksekusi investasi. Tahap kelima, kita yakinkan dia dan kita jamin sampai ke tahap produk dan hasil. Untuk di daerah kami membuat tim satgas, kemudian kita turunkan untuk membantu teman-teman," sambung Bahlil.

Bahkan, BKPM tak tanggung-tanggung akan menjemput bola para investor, baik itu melalui investasi asing secara langsung (Foreign Direct Investment/FDI) atau dalam negeri. Demi mencapai target realisasi investasi 2019 yang sebesar Rp 729,3 triliun.

"Jadi, selama ini izin usaha itu kayak Valier, sudah izin di Kementerian Kehutanan, mau sampai enam tahun nggak selesai karena terhambat PKH dan Amdal. Padahal dia sudah kerja sama dengan Sumitomo Forestry. Nilai investasi 2,9 miliar dollar AS," ujarnya.

"Itu sekarang BKPM yang urus izinnya, kita tenteng. Kita datangi kementeriannya "ayo cepat urusnya!,". Begitu pula kalau pengusahanya mau urus perizinan di Jawa Timur, jangan lagi pengusahanya yang urus. BKPM yang datang, jemput bola," katanya.

https://money.kompas.com/read/2019/12/28/131100926/omnibus-law-masih-digodok-bkpm-tetap-jaring-investor

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Milenial, Simak Tips Mengatur Uang secara Bijak

Milenial, Simak Tips Mengatur Uang secara Bijak

Spend Smart
Lima Tips Cuan 'Trading' Kripto Saat Kondisi Pasar Cenderung Turun

Lima Tips Cuan "Trading" Kripto Saat Kondisi Pasar Cenderung Turun

Earn Smart
Risiko Global Meningkat, Bos OJK Sebut Sektor Jasa Keuangan Harus Waspada

Risiko Global Meningkat, Bos OJK Sebut Sektor Jasa Keuangan Harus Waspada

Whats New
Harga Cabai hingga Bawang Naik, Luhut: Saya Usul Bupati Bikin Pertanian Kecil...

Harga Cabai hingga Bawang Naik, Luhut: Saya Usul Bupati Bikin Pertanian Kecil...

Whats New
Kini Berusia 57 Tahun, Telkom Siap Bawa Indonesia Menuju Transformasi Digital

Kini Berusia 57 Tahun, Telkom Siap Bawa Indonesia Menuju Transformasi Digital

Rilis
Kurangi Emisi 30 Persen pada 2030,  Ini Strategi Freeport Indonesia

Kurangi Emisi 30 Persen pada 2030, Ini Strategi Freeport Indonesia

Whats New
Pasar Kripto Dalam Tren 'Bearish', Tokocrypto Gratiskan Biaya 'Trading' dan Beli Bitcoin

Pasar Kripto Dalam Tren "Bearish", Tokocrypto Gratiskan Biaya "Trading" dan Beli Bitcoin

Whats New
Pemerintah Berkomitmen Kembangkan Literasi Keuangan bagi Petani hingga Nelayan

Pemerintah Berkomitmen Kembangkan Literasi Keuangan bagi Petani hingga Nelayan

Whats New
IHSG Ditutup Menguat, Rupiah Masih di Level Rp 15.000 per Dollar AS

IHSG Ditutup Menguat, Rupiah Masih di Level Rp 15.000 per Dollar AS

Whats New
Ke Depan, WNI Tak Perlu Tukar Uang Jika Pergi ke 4 Negara ASEAN Ini

Ke Depan, WNI Tak Perlu Tukar Uang Jika Pergi ke 4 Negara ASEAN Ini

Whats New
PMN Lambat Cair, Penyelesaian Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terancam Mundur

PMN Lambat Cair, Penyelesaian Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terancam Mundur

Whats New
Konsorsium GMR-AP II Resmi Kelola Bandara Kualanamu, Ini Harapan Erick Thohir dan Menhub Budi Karya

Konsorsium GMR-AP II Resmi Kelola Bandara Kualanamu, Ini Harapan Erick Thohir dan Menhub Budi Karya

Whats New
69 Delegasi akan Menghadiri Pertemuan Jalur Keuangan G20 Pekan Depan

69 Delegasi akan Menghadiri Pertemuan Jalur Keuangan G20 Pekan Depan

Whats New
Ini 5 Faktor Penyebab Harga Emas Naik Turun

Ini 5 Faktor Penyebab Harga Emas Naik Turun

Earn Smart
Anjlok Tajam, Simak Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian

Anjlok Tajam, Simak Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian

Spend Smart
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.