SKK Migas Sebut Proses Distribusi Jadi Biang Kerok Harga Gas Mahal

Kepala SKK Migas SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, harga gas di sumur atau level upstream masih relatif rendah. Rata-rata harga gas mencapai 5,4 dollar AS per juta british thermal unit (million british thermal unit/MMBTU).

"Ini tentu saja bervariasi. Kalau onshore sekitar 4 dollar AS (per MMBTU). Kemudian yang di offshore agak lebih tinggi sedikit," ujarnya, di Kantor SKK Migas, Jakarta, Kamis (8/1/2020).

Mantan Direktur Utama Pertamina itu menjelaskan, harga gas kemudian menjadi lebih tinggi setelah melalui proses distribusi ke industri. Proses distribusi ini dapat dilakukan oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dan penjual gas.

"Dalam perjalanannya sampai di industri kalau yang langsung dengan KKKS bisa 6-7 dollar AS, sedangkan yang lewat trading bisa 8-9 dollar AS," katanya.

Menurut Dwi, proses distribusi inilah yang perlu ditekan biayanya. Sebab, di level hulu dengan berbagai proses yang panjang, harga gas masih mampu dipatok di kisaran 5,4 dollar AS.

"Kita yang kerjanya ngebor, survei begitu lama untuk eksplorasi jatuhnya bisa sekitar 5 dollar AS. Tapi, hingga end user rentetan perlu dibuka," katanya.

Kendati demikian, SKK Migas juga akan melakukan kajian mengenai penekanan biaya gas di level hulu. Beberapa hal yang akan dikaji seperti hal nya dikurangkannya setoran pajak ke negara hingga pemberian insentif.

"Kita juga excercise apa itu pajak, insentif, dan lain-lain sehingga bisa tekan harga gas. Memang perlu kita lihat blok per blok," ujarnya.

Sementara itu, Deputi Keuangan dan Monetisasi SKK Migas Arief Setiawan Handoko mengatakan, pihaknya perlu mengetahui komponen harga gas sampai di industri.

"Seperti harga hulu, transportasi, toll fee, hingga margin di midstream user. Investasi hulu sangat besar, harapan SKK migas jika ada margin jangan sampai kalah dengan yang midstream," tutur dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sempat menyampaikan kekecewaannya terhadap harga gas industri yang masih mahal.

Jokowi meminta jajarannya melihat betul penyebab tingginya harga gas, mulai dari harga di hulu, di tingkat lapangan, pada saat penyaluran gas, biaya transmisi gas, sampai di hilir atau di tingkat distributor.

"Pilihannya kan hanya dua, melindungi industri atau melindungi pemain gas," kata dia dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memberikan tiga opsi untuk menekan harga gas industri. Opsi pertama adalah pengurangan porsi jatah pemerintah yang sebesar 2,2 dollar AS per 1 MMBTU dari hasil KKKS.

Opsi kedua, kata Jokowi, yakni pemberlakuan Domestic Market Obligation (DMO). Ketiga, adalah membebaskan industri untuk melakukan impor gas.

"Ini sejak 2016 enggak beres-beres. Saya harus cari terobosan, ya tiga itu pilihannya. Kalau tidak segera diputuskan ya akan begini terus," ujarnya.